Dalam upaya memperkuat penanggulangan terorisme nuklir, Pemerintah RI dan DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dalam Sidang Paripurna DPR RI (25/02). Konvensi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi MU PBB No. 29/290 tanggal 13 […]
Articles Tagged: Terorisme
Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme
Prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di dalam konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai […]
Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme
Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme ini ditetapkan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tanggal 10 Januari 2000
Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris
Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris
UU Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tokyo
Angka peristiwa kejahatan penerbangan akhir-akhir ini ternyata meningkat serta memperhatikan, bahwa tidak tertutup kemungkinan, peristiwa kejahatan penerbangan juga dapat terjadi di Wilayah Negara Republik Indonesia ataupun terjadi terhadap Warganegara/Subyek Hukum Indonesia, maka adanya pengaturan Nasional untuk memberantas kejahatan ini merupakan suatu urgensi yang mutlak. Untuk itulah Pemerintah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan […]
UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang
RUU Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
DPR mengesahkan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 24 September 2014. RUU yang diajukan oleh pemerintah ini diharapkan akan memperkuat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban serta memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. RUU ini mencakup sejumlah perubahan terkait dengan definisi istilah, penguatan hak-hak saksi dan korban […]
UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk […]
Hukum Pidana Internasional
Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat […]