Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 adalah bahan materi yang disampaikan pada Kursus Ham untuk Pengacara XI yang dilaksanak oleh Elsam pada tahun 2007. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Latar Belakang Pengadilan HAM, Penunjukan Komnas HAM sebagai Penyelidik, Penyidikan Pelanggaran HAM yang berat oleh Jaksa Agung, Hubungan antara penyelidik dan penyidik dalam […]
Articles Tagged: Promosi dan Perlindungan HAM
Pengadilan HAM di Indonesia
Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM […]
Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini ditulis oleh Zainal Abidin yang berisikan tentang Teori Dasar Hak Asasi Manusia dan Kondisi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Setelah Otoritarianisme Berlalu
Dalam Essay nya Priscilla B. Hayner ingin menyampaikan pesan dalam menyelesaikan masa lalu yang diliputi kabut hitam, tentunya pencarian kebenaran adalah hal mutlak. kebenaran yang dimaksudkan tentunya adalah kebenaran yang meliputi tiga aspek, yaitu kebenaran faktual, normatif, dan kebenaran yang menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar pula. Di sinilah ide tentang komisi kebenaran menemukan urgensitasnya […]
Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia
Suzannah Linton menulis sebuah kertas kerja yang berjudul Mempertanggungjawabkan Kekejaman-kekejaman di Indonesia pada tahun 2010. Tulisan ini mencoba membuka tabir-tabir kegelapan kekejaman kekejaman di Indonesia serta perjuangan-perjuangan panjang untuk menuntut pertanggungjawaban hukum di Indonesia
Mendorong pembentukan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Policy Brief yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy)/ELSAM, berisi tentang pandangan ELSAM terkait upaya untuk membentuk kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu
Tulisan ini memuat pandangan ELSAM atas Pembentukan KKR yang terlambat selama 2 Tahun. ELSAM memandang bahwa penundaan pembentukan KKR merupakan pengingkaran atas platform nasional terkait dengan agenda Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional
Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional adalah sebuah kertas kerja yang berisikan Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu. Diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy)/ELSAM, yang disusun oleh Indriaswati D. Saptaningrum, Wahyu Wagiman, Supriyadi […]
Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti ?
Dalam artikel ini penulis mencoba mendiskusikan pada pembaca tentang kontroversi-kontroversi disekitar kebijakan pemberian amnesti pada masa transisi politik, kompatibilitasnya dengan hukum internasional, dan melihat praktiknya di Afrika Selatan. Artikel ini ditulis oleh Ifdhal Kasim pada tanggal 1 Agustus 2000 dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy) disingkat ELSAM.
Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan?
Ifdhal Kasim pada tahun 2000 menulis sebuah artikel yang mengajak kita untuk mengetahui betapa pentingnya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia untuk penegakan Ham serta contoh-contoh Komisi Kebenaran dari berbagai negara. Artikel Beliau kemudian diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy) disingkat ELSAM.