Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No 26 Tahun 2000

Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 adalah bahan materi yang disampaikan pada Kursus Ham untuk Pengacara XI yang dilaksanak oleh Elsam pada tahun 2007. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Latar Belakang Pengadilan HAM, Penunjukan Komnas HAM sebagai Penyelidik, Penyidikan Pelanggaran HAM yang berat oleh Jaksa Agung, Hubungan antara penyelidik dan penyidik dalam […]

Read More

Pengadilan HAM di Indonesia

Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM […]

Read More

Setelah Otoritarianisme Berlalu

Dalam Essay nya Priscilla B. Hayner ingin menyampaikan pesan dalam menyelesaikan masa lalu yang  diliputi kabut hitam, tentunya pencarian kebenaran adalah hal mutlak. kebenaran yang dimaksudkan tentunya adalah kebenaran yang meliputi tiga aspek, yaitu kebenaran faktual, normatif, dan kebenaran yang menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar pula. Di sinilah ide tentang komisi kebenaran menemukan urgensitasnya […]

Read More

Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia

Suzannah Linton menulis sebuah kertas kerja yang berjudul Mempertanggungjawabkan Kekejaman-kekejaman di Indonesia pada tahun  2010. Tulisan ini mencoba membuka tabir-tabir kegelapan  kekejaman kekejaman di Indonesia serta perjuangan-perjuangan panjang untuk menuntut pertanggungjawaban hukum di Indonesia

Read More

Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional

Menjadikan Hak Asasi  Manusia sebagai Hak Konstitusional adalah sebuah kertas kerja yang berisikan Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu. Diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy)/ELSAM, yang disusun oleh Indriaswati D. Saptaningrum, Wahyu Wagiman, Supriyadi […]

Read More

Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti ?

Dalam artikel ini penulis mencoba mendiskusikan pada pembaca tentang kontroversi-kontroversi disekitar kebijakan pemberian amnesti pada masa transisi politik, kompatibilitasnya dengan hukum internasional, dan melihat praktiknya di Afrika Selatan. Artikel ini ditulis oleh Ifdhal Kasim pada tanggal 1 Agustus 2000 dan  kemudian diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy) disingkat ELSAM.

Read More

Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan?

Ifdhal Kasim pada tahun 2000 menulis sebuah artikel yang  mengajak kita untuk mengetahui betapa pentingnya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia untuk penegakan Ham serta  contoh-contoh  Komisi Kebenaran dari berbagai negara. Artikel Beliau kemudian diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy) disingkat ELSAM.

Read More