UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi […]

Read More

UU No 10 tahun 2010 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography/OPSC) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak-Hak Anak.  Protokol Opsional ini telah disahkan oleh Majelis Umum PBB […]

Read More

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of  ersons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak – hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Konvensi ini memastikan agar penyandang disabilitas mendapatkan penikmatan penuh atas […]

Read More

Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa Bangsa

Lahirnya Deklarasi Milenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalamsatu paket. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDGs. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target berikut indikatornya. MDGs menempatkan […]

Read More

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Mengenal Sejarah dan Perkembangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah bahan materi yang disampaikan oleh Sriyana, S.H., LL.M. pada Kursus HAM untuk Pengacara XI yang dilaksanakan oleh Elsam pada tahun 2007.  Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Pedoman Internasional Pembentukan Institusi Nasional HAM (Paris Principle 1991), Latar Belakang / Sejarah Pembentukan Komnas HAM, Tujuan Komnas HAM, Susunan Organisasi dan […]

Read More

RUU Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

DPR mengesahkan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 24 September 2014. RUU yang diajukan oleh pemerintah ini diharapkan akan memperkuat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban serta memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. RUU ini mencakup sejumlah perubahan terkait dengan definisi istilah, penguatan hak-hak saksi dan korban […]

Read More

UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk […]

Read More

Prosedur Komplain Di Bawah Mekanisme Dan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur komunikasi dan komplain dalam mekanisme dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digunakan sebagai aktivitas pencarian judicial remedies di level internasional, bagi para korban kejahatan hak asasi manusia (HAM). Tujuannya, antara lain : mendapatkan dorongan dan desakan komunitas di level global kepada Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Walaupun aktivitas ini bersifat komplementer, penggunaan prosedur […]

Read More

Gambaran Penyelidikan di Komnas HAM

Gambaran Penyelidikan di Komnas HAM adalah bahan materi yang disampaikan oleh Fajrimei A. Gofar pada Kursus Ham untuk Pengacara XI yang dilaksanakan oleh Elsam pada tahun 2007.  Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Penyelidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat dan Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000

Read More