Relasi Politik Dan Hukum Di Indonesia

Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Hukum sebagai salah satu kaidah […]

Read More

Menyelesaikan Pelanggaran Masa Lalu: Membangun Indonesia Lebih Bermartabat

Sampai saat ini negara belum mampu melaksanakan kewajiban atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang terjadi adalah kemandekan. Betapa tidak, berbagai mekanis me  yang di bentuk belum dapat menyelesaikan tanggungjawabnya. Pengadilan yang digelar, hasinya jauh dari rasa keadilan bagi korban, bahkan terkesan sebagai ”window dressing” negara, karenanya sulit untuk meyakini bahwa berbagai peristiwa pelanggaran […]

Read More

Mari Bersama Mengalami Papua

Padahal Papua telah diberikan Otonomi Khusus oleh Pemerintah sejak tahun 2001 melalui UU No. 21 tahun 2001. Pemerintah Jakarta pun mengguyur trilyunan rupiah setiap tahun bagi Papua. Namun setelah 10 tahun keadaan tidak membaik? Bagaimana mungkin itu semua terjadi? Kondisi kelam ini terjadi karena Pemerintah dan kelompok-kelompok politik di Papua sama- sama terjebak dalam “kubangan separatisme”. Artinya, […]

Read More

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam UU ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidkan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. […]

Read More

Resolusi 1503 (XLVIII):Prosedur Untuk Menangani Surat Pengaduan Tentang Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia

Resolusi ini mengatur tentang Prosedur Untuk Menangani Surat Pengaduan Tentang Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia.  Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Menugaskan Sub-Komisi pada  Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, sebagai tingkat pertama dalam pelaksanaan  harus memikirkan semua prosedur yang tepat untuk menangani masalah dapat diterimanya amanat/surat pengaduan yang diterima oleh Sekretaris Jenderal.

Read More

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia juga sering disebut dengan Deklarasi Tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan Hak dan Kebebasan Fundamental Yang di Terima dan Dilindungi Secara Universal

Read More

UU Nomor 1 Tahun 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan

UU Nomor 1 Tahun 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Ratifikasi UU ini karna sesuai dengan UU 1945 dan Konvensi ini  dalam pelaksanaan hubungan diplomatik akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya. Pada Konvensi ini menetapkan antara lain […]

Read More

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pada UU ini yang dimaksud Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, […]

Read More

UU Nomor 21 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

UU Nomor 21 Tahun Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk Untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannnya. Yang dimaksud dengan serikat pekerja dalam UU ini adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjwab guna memperjuangkan,membela serta melindungi […]

Read More

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Indonesia adalah Negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (Convention on the Right of the Child), berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi […]

Read More