Refleksi atas Agenda dan Strategi Politik Gerakan Sosial di Indonesia Pasca Tumbangnya Rezim Soeharto

Sebagaimana  telah  menjadi  pemahaman  bersama,  kekuatan  subyektif  gerakan rakyat  mengalami  penurunan  yang  cukup  tajam  semenjak  rejim  Orde  Baru  berhasil ditumbangkan  tahun  1998  yang  lalu.  Kenyataan  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kesadaran obyektif  massa  rakyat  yang  masih  cenderung  terilusi  dengan  berbagai  sogokan-sogokan reformasi,  liberalisasi,  demokrasi  prosedural,  otonomi  daerah,  dan  seterusnya,  yang  dijajakan dan  disodorkan  oleh  rejim-rejim  […]

Read More

Perempuan di Ranah Politik

Keterwakilan Perempuan di ranah politik indonesia masih sangat rendah walaupun Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik  perempuan.  Keterlibatan  perempuan  dalam  kehidupan  publik  telah  meningkat  namun  partisipasi dan keterwakilan  mereka  di  lembaga  legislatif  tingkat  nasional  maupun  provinsi,  dan  di  seluruh  lembaga  pemerintahan masih rendah. Untuk  memperbaiki  ketidakseimbangan  gender  di  lembaga […]

Read More

Kajian Teoritik Hukum dan HAM tentang Surat Edaran Kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharkam, yang Melarang Satpam Berserikat

Bila mengacu kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan serta konvensi internasional, maka tidak ada perbedaan hak pekerja/buruh yang jabatannya sebagai satuan pengamanan dengan jabatan yang lainnya. Semuanya adalah mempunyai hak yang sama. Setiap orang mempunyai mempunyai hak asasi.Buruh/Pekerja mempunyai hak asasi untuk membentuk dan mendirikan serikat pekerja/buruh, dan siapapun tidak boleh melarang dan menghalang-halanginya. Akan tetapi, Kabarhakam Mabes Polri selaku […]

Read More

Keharusan Hukum Untuk Mati

Hukuman mati bukan instrumen sistem demokrasi, melainkan instrumen kekuasaan.Dijatuhkannya sanksi hukuman mati pada seorang terdakwa mencitrakan penegakan hukum. Namun, pada saat yang sama ini menutupi praktik terus berlangsungnya pembunuhan di luar proses pengadilan. Jadi sanksi hukuman mati dalam praktiknya hanya menjadi bagian dari pelembagaan pembunuhan oleh negara daripada pelaksanaan misi suci memberi efek jera. Artikel ini mencoba menjelaskan […]

Read More

Penguatan Organisasi Rakyat: Upaya Merebut Hak Yang Terampas

Peran rakyat dalam arena publik tidak dapat dihindarkan dari konfrontasinya dengan peran negara.Konfrontasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari siklus politik-ekonomi (dan ideologi) yang berkembang. Pentingnya mendiskusikan isu ini, terutama pada dekade terakhir, erat terkait dengan wacana demokrasi yang bersifat dinamis. Di Indonesia, wacana tersebut acap berhenti pada tataran konseptual atau jargon saja, oleh karena tradisi yang berkembang […]

Read More

Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangakan Hak-hak Minoritas

Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (by force) menjadi sebuah bangsa dalam wadah  negara. Sebelum Perang Dunia kedua, masyarakat-masyarakat negara jajahan adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah Perang Dunia kedua contoh-contoh dari masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok […]

Read More

Rapor Merah HAM Indonesia 2013

Tidak ada kemajuan Penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2013 . Pelanggaran demi pelanggaran HAM masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut misalnya, pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Ada 26 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.Jawa Barat menjadi tempat paling banyak terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni sebanyak 14 peristiwa. Adapun komunitas keyakinan […]

Read More

Menelisik Pembahasan RUU KUHP

Penyerahan Rancangan KUHP dan KUHAP kepada DPR pada tahun 2013 telah menimbulkan perdebatan di publik. Perdebatannya pertama adalah masalah substansi pengaturannya yang masih bermasalah, bahkan kini sejumlah lembaga meminta penarikan, penundaan, atau perbaikan kedua RUU tersebut terlebih dahulu sebelum dibahas di DPR. RKUHP tampak disusun tanpa berdasar pada realitas danperkembangan sosial. Tidak jelas politik kriminalisasi atau dekriminalisasi, mana […]

Read More

Kontrol Terhadap Media

Lisensi penerbitan pers (Surat Ijin Terbit,SIT) harus  melalui peninjauan Kopkamtib setiap tahunnya.  Lisensi tersebut dapat setiap saat segera ditangguhkan atas wewenang komadan Kopkamtib daerah setempat. Setiap wartawan wajib melapor setiap saat, sebelum agen kopkamtib datang dan diinterogasi. Bentuk dasar interogasi biasanya diputuskan oleh petugas Kopkamtib, namun pemukulan selama masa interogasi bukan tidak lazim. Dan intelijen […]

Read More

Kontrol Film dan Kesenian Rakyat

Bentuk sensor film di Indonesia tidak hanya berupa pemotongan adegan atau dialog film yang dilakukan oleh BSF tapi juga bisa berupa pelarangan bagi produser atau sutradara untuk memproduksi cerita tertentu. Pada saat seorang produser hendak membuat film, ia harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Departeman Penerangan. Departemen ini akan menilai apakah sebuah cerita bisa diloloskan atau tidak. […]

Read More