UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi […]

Read More

Konglomerasi Media di Era Digital dan Kebebasan Informasi

Pemusatan kepemilikan media hanya pada segelintir pengusaha di ring politik utama harus diwaspadai sebagai ancaman tersembunyi bagi demokrasi dan HAM. Alih-alih memunculkan kompetisi bisnis media yang sehat, kepemilikan silang bisnis media dan nonmedia dapat melahirkan suatu gejala lain yang mengancam demokrasi dan HAM, yaitu kartel politik. Kartel jenis ini dapat mengontrol agenda opini dan kebijakan […]

Read More

Peran Mahasiswa dalam Penegakan HAM

Artikel ini mencoba menjelaskan peran dan fungsi mahasiswa dalam pemajuaan Hak Asasi Manusia,sebagai kekuatan penekan, mahasiswa dapat memainkan peran dalam penegakan HAM dengan pilihan strategi dan taktik seperti menggunakan parlemen jalanan sebagai sebuah taktik gerakan ketika pelanggaran HAM terjadi. Membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang relevan dan penting, misalnya Komnas HAM, Komisi Hukum DPR RI, […]

Read More

Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM

Di dalam instrumen hukum nasional, hak atas informasi ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi. Hak ini dinyatakan di dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang […]

Read More

Peraturan Mahkamah Konstitusi Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR,DPD dan DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam aturan ini yang menjadi objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaharui terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% , mempengaharui perolehan kursi […]

Read More

Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Pilpres

Peraturan mahkamah konstitusi nomor 17 tahun 2009 Tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam aturan in, yang bisa menjadi objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang dapat mempengaharui penentuan pasangan calon yang masuk […]

Read More

Refleksi atas Agenda dan Strategi Politik Gerakan Sosial di Indonesia Pasca Tumbangnya Rezim Soeharto

Sebagaimana  telah  menjadi  pemahaman  bersama,  kekuatan  subyektif  gerakan rakyat  mengalami  penurunan  yang  cukup  tajam  semenjak  rejim  Orde  Baru  berhasil ditumbangkan  tahun  1998  yang  lalu.  Kenyataan  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kesadaran obyektif  massa  rakyat  yang  masih  cenderung  terilusi  dengan  berbagai  sogokan-sogokan reformasi,  liberalisasi,  demokrasi  prosedural,  otonomi  daerah,  dan  seterusnya,  yang  dijajakan dan  disodorkan  oleh  rejim-rejim  […]

Read More

Perempuan di Ranah Politik

Keterwakilan Perempuan di ranah politik indonesia masih sangat rendah walaupun Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik  perempuan.  Keterlibatan  perempuan  dalam  kehidupan  publik  telah  meningkat  namun  partisipasi dan keterwakilan  mereka  di  lembaga  legislatif  tingkat  nasional  maupun  provinsi,  dan  di  seluruh  lembaga  pemerintahan masih rendah. Untuk  memperbaiki  ketidakseimbangan  gender  di  lembaga […]

Read More