Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang […]
Articles Tagged: Hak Politik-Kebebasan Informasi dan Hak atas Kebudayaan
Panel 1 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Reformasi Politik dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat
Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem ekonomi politik Indonesia muncul analisis yang melihat […]
Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga
Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) merupakan sebuah gagasan yang dibangun dalam kerangka kritik dan penguatan terhadap keberadaan gagasan dan implementasi electoral democracy pasca reformasi 1998. Secara mendasar , ia mengandaikan dan mengharuskan adanya- pendekatan yang bersifat bottom-up melalui keberadaan komunitas-komunitas warga yang kuat (stronq citizen communities) dalam rangka mengambil inisiatif demi kepentirrgan mereka tanpa alih-alih ‘terlalu […]
Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Yang Deliberatif
Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai landasan untuk menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai bagi […]
Pencarian terhadap kemungkinan melakukan kombinasi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan di Indonesia dalam menghadapi ” negara-kelompok bisnis-kelompok komunal”
Peningkatan proses demokratisasi di Indonesia pasca Soeharto dapat dilihat sebagai perlunya mengkaji ulang mengenai bentuk representasi populer dalam menghadapi Negara- Kelompok Bisnis- Kelompok Komunal. Usaha yang dilakukan dapat berfokus pada perlunya melakukan kombinasi antara nilai-nilai demokrasi yang mempromosikan kontrol populer (orang banyak) terhadap urusan publik yang berbasis pada kesamaan politik, dengan kebutuhan lokalitas yang mendasari […]
Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia NO — Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet
Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang disediakan melalui penyelenggara telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global, […]
Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet
Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan dan otomatis penggunaan layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara […]
The Missing Picture : Boneka tanah liat, Celluloid dan Memorabilia Masa Kecil tentang Rezim Kekerasan
Resensi Film The Missing Picture\ Unduh
Narasi G30S, Transformasi Budaya dan Justifikasi Pembantaian 1965
Tulisan ini menjelaskan tentang peristiwa 65 dan bagaimana rasa takut itu dilegitimasi, dipelihara dan disebarkan melalui produksi kebudayaan oleh agen-agen Orde Baru untuk menjaga kekuasaan pemerintahan Soeharto Unduh
Mengapa Perlu Merawat Ingatan?
Setiap memasuki bulan September, perbincangan publik di berbagai media massa di Indonesia tergiring dalam perdebatan sejarah politik masa lalu yang menyangkut tragedi kemanusiaan 1965. Memori mengenai pembunuhan sejumlah petinggi militer Angkatan Darat. Pembantaian massal di berbagai daerah. Kemudian pengasingan ke daerah terpencil dan diskriminasi struktural terhadap sejumlah warga negara. Rentetan kejadian itu ditujukan untuk membasmi […]