Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut […]
Articles Tagged: Hak Politik-Kebebasan Informasi dan Hak atas Kebudayaan
ELSAM Submission to UN Working Group
This individual report was prepared by the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), a human rights organisation based in Jakarta, Indonesia, that concerned with the situation of business and human rights in Indonesia. ELSAM welcomes the opportunity given to contribute to the upcoming report on Access to Remedy prepared by the UN Working Group […]
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
Dengan pertimbangan bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional, pemerintah memandang perlu dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Atas dasar […]
”Dianggap Tidak Penting” : Agenda HAM Belum Menjadi Prioritas Catatan Situasi dan Advokasi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2016
Memaknai peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi politik yang terus memanas, khususnya yang dilatarbelakangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kondisi tersebut justru kemudian dikelola Pemerintah dengan meggunakan pendekatan yang justru mendegradasi nilai- nilai dan agenda hak asasi manusia, […]
Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Dalam logika kepemimpinan demokrasi, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia bahkan telah menjadi kewajiban konstitusi penyelenggaraan negara di berbagai tingkat, baik dalam lingkup pusat dan daerah. Sehingga konsekuensi bagi setiap pelanggaran pemenuhan hak rakyat merupakan pelanggaran konstitusi. Maka dapatkah warga negara menuntut pemenuhan haknya di tingkat daerah? Untuk membaca lebih […]
Otonomi, Pemda dan HAM
Perspektif hak dasar dan visi kerakyatan ini meletakan makna desentralisasi sebagai sistem pemerintahan rakyat. Di atas fondasi itu lalu berjejak dan tumbuh pilar-pilar pengukuh rakyat yang berdaulat dan berdaya. Di atas fondasi itu pula terbuka struktur kesempatan baru bagi tiap daerah bersalin dari sekedar ranah administrasi ke level substantif-politik sebagai ruang deliberasi. Di sini, rakyat […]
Sejumlah Catatan Awal bagi Partai Politik Alternatif di Indonesia
Pembangunan partai politik alternatif di Asia, khususnya di Indonesia, memiliki tantangan yang berbeda dengan pembangunan partai politik alternatif di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Salah satunya adalah tingkat represifitas rezim birokratik-otoriter di Asia masih cenderung tinggi serta kelembagaan pemilu dan sistem kepartaian di Asia yang cenderung kurang terinstitusionalisasi. Namun yang lebih penting dari pada itu […]
Partai Politik Alternatif dan Pemilu
Pembangunan partai politik alternatif tentunya sangat identik dengan Pemilu. Menjelang Pemilu 2019, geliat membangun partai politik alternatif juga mulai terlihat dilakukan oleh beberapa kelompok gerakan rakyat. Pembangunan partai politik alternatif ini sendiri merupakan salah satu jalan untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan rakyat yang terpecah-pecah. Untuk itu, persatuan atau unifikasi antar gerakan rakyat demi membangun partai politik […]
Konsolidasi Gerakan Sosial, Saatnya Rakyat Membangun Partai Politik Alternatif
Penyatuan visi perjuangan dalam membangun partai politik alternatif menjadi salah satu agenda terpenting bagi gerakan rakyat. Yang juga tak kalah penting adalah gagasan pembangunan partai politik alternatif tersebut juga didukung oleh seluruh elemen gerakan rakyat serta masyarakat secara umum. Untuk itu, menciptakan kesadaran mengenai pentingnya pembangunan partai politik alternatif merupakan agenda utama dari seluruh gerakan […]
Menakar Kemungkinan Membangun Partai Politik Alternatif
Wacana pembangunan partai politik alternatif dari gerakan rakyat ditujukan untuk melawan dominasi kekuatan oligarki di arena politik. Namun hingga saat ini, beberapa hambatan dalam membangun partai politik alternatif selalu ditemui oleh gerakan rakyat. Perlawanan yang terpecah-pecah dan tidak ada orientasinya untuk membangun partai politik alternatif menjadi salah satu penyebabnya, selain mengenai aturan legal-formal yang dirumuskan […]