Kajian Teoritik Hukum dan HAM tentang Surat Edaran Kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharkam, yang Melarang Satpam Berserikat

Bila mengacu kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan serta konvensi internasional, maka tidak ada perbedaan hak pekerja/buruh yang jabatannya sebagai satuan pengamanan dengan jabatan yang lainnya. Semuanya adalah mempunyai hak yang sama. Setiap orang mempunyai mempunyai hak asasi.Buruh/Pekerja mempunyai hak asasi untuk membentuk dan mendirikan serikat pekerja/buruh, dan siapapun tidak boleh melarang dan menghalang-halanginya. Akan tetapi, Kabarhakam Mabes Polri selaku […]

Read More

Keharusan Hukum Untuk Mati

Hukuman mati bukan instrumen sistem demokrasi, melainkan instrumen kekuasaan.Dijatuhkannya sanksi hukuman mati pada seorang terdakwa mencitrakan penegakan hukum. Namun, pada saat yang sama ini menutupi praktik terus berlangsungnya pembunuhan di luar proses pengadilan. Jadi sanksi hukuman mati dalam praktiknya hanya menjadi bagian dari pelembagaan pembunuhan oleh negara daripada pelaksanaan misi suci memberi efek jera. Artikel ini mencoba menjelaskan […]

Read More

Penguatan Organisasi Rakyat: Upaya Merebut Hak Yang Terampas

Peran rakyat dalam arena publik tidak dapat dihindarkan dari konfrontasinya dengan peran negara.Konfrontasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari siklus politik-ekonomi (dan ideologi) yang berkembang. Pentingnya mendiskusikan isu ini, terutama pada dekade terakhir, erat terkait dengan wacana demokrasi yang bersifat dinamis. Di Indonesia, wacana tersebut acap berhenti pada tataran konseptual atau jargon saja, oleh karena tradisi yang berkembang […]

Read More

Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangakan Hak-hak Minoritas

Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (by force) menjadi sebuah bangsa dalam wadah  negara. Sebelum Perang Dunia kedua, masyarakat-masyarakat negara jajahan adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah Perang Dunia kedua contoh-contoh dari masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok […]

Read More

Rapor Merah HAM Indonesia 2013

Tidak ada kemajuan Penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2013 . Pelanggaran demi pelanggaran HAM masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut misalnya, pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Ada 26 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.Jawa Barat menjadi tempat paling banyak terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni sebanyak 14 peristiwa. Adapun komunitas keyakinan […]

Read More

Menelisik Pembahasan RUU KUHP

Penyerahan Rancangan KUHP dan KUHAP kepada DPR pada tahun 2013 telah menimbulkan perdebatan di publik. Perdebatannya pertama adalah masalah substansi pengaturannya yang masih bermasalah, bahkan kini sejumlah lembaga meminta penarikan, penundaan, atau perbaikan kedua RUU tersebut terlebih dahulu sebelum dibahas di DPR. RKUHP tampak disusun tanpa berdasar pada realitas danperkembangan sosial. Tidak jelas politik kriminalisasi atau dekriminalisasi, mana […]

Read More

Kontrol Terhadap Media

Lisensi penerbitan pers (Surat Ijin Terbit,SIT) harus  melalui peninjauan Kopkamtib setiap tahunnya.  Lisensi tersebut dapat setiap saat segera ditangguhkan atas wewenang komadan Kopkamtib daerah setempat. Setiap wartawan wajib melapor setiap saat, sebelum agen kopkamtib datang dan diinterogasi. Bentuk dasar interogasi biasanya diputuskan oleh petugas Kopkamtib, namun pemukulan selama masa interogasi bukan tidak lazim. Dan intelijen […]

Read More

Kontrol Film dan Kesenian Rakyat

Bentuk sensor film di Indonesia tidak hanya berupa pemotongan adegan atau dialog film yang dilakukan oleh BSF tapi juga bisa berupa pelarangan bagi produser atau sutradara untuk memproduksi cerita tertentu. Pada saat seorang produser hendak membuat film, ia harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Departeman Penerangan. Departemen ini akan menilai apakah sebuah cerita bisa diloloskan atau tidak. […]

Read More

Kontrol Dunia Akademis

Pihak keamanan juga mengheluarkan ketentuan tentang diperlukannya ijin dari kepolisian bagi setiap pertunjukan, seminar maupun pertemuan di luar maun di dalam kampus. Ini dilakukan untuk meningkatkan kontrol terhadap kehidupan kampus dan dunia akademis pada awal 1980. Pihak penyelenggara harus mengajukan surat permohonan ijin acara dengan melampirkan daftar panitia secara lengkap dan fotokopi identitas ketuanya kepada pihak […]

Read More

Golput, Masihkah Relevan?

Pemilu yang secara prosedural kini sudah menjadi jauh lebih baik, ternyata masih belum berhasil memberikan makna dalam menghadirkan “ demokrasi yan g substansial . ” Mengapa ? Problem nya bukan terletak pada aspek penyelenggaraan Pemilu seperti yang terjadi di masa Orde Baru-namun pada kualitas keterwakilan politik yang dihasilkannya. Mereka yang dicalonkan dan terpilih untuk duduk […]

Read More