Kontrol Dunia Akademis

Pihak keamanan juga mengheluarkan ketentuan tentang diperlukannya ijin dari kepolisian bagi setiap pertunjukan, seminar maupun pertemuan di luar maun di dalam kampus. Ini dilakukan untuk meningkatkan kontrol terhadap kehidupan kampus dan dunia akademis pada awal 1980. Pihak penyelenggara harus mengajukan surat permohonan ijin acara dengan melampirkan daftar panitia secara lengkap dan fotokopi identitas ketuanya kepada pihak […]

Read More

Golput, Masihkah Relevan?

Pemilu yang secara prosedural kini sudah menjadi jauh lebih baik, ternyata masih belum berhasil memberikan makna dalam menghadirkan “ demokrasi yan g substansial . ” Mengapa ? Problem nya bukan terletak pada aspek penyelenggaraan Pemilu seperti yang terjadi di masa Orde Baru-namun pada kualitas keterwakilan politik yang dihasilkannya. Mereka yang dicalonkan dan terpilih untuk duduk […]

Read More

Perlindungan Hak-Hak Minoritas Dan Demokrasi

Indonesia telah mengalami proses demokrasi lebih dari satu dekade terhitung sejak mundurnya Soeharto pada 1998. Kebebasan mengalami peningkatan. Namun demikian perkembangan lima tahun berikutnya, pada 2004 hingga 2009, sejumlah kebebasan ini mengalami kemerosotan terutama yang dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat minoritas. Kenyataan itu menjadi hal penting yang harus dihadapi oleh demokrasi karena menyerang langsung prinsip non […]

Read More

Hak Untuk Bebas Berkeyakinan

Kebebasan berkeyakinan merupakan sebuah persoalan akut di dunia, termasuk di Indonesia. Diskriminasi atau persekusi (tindakan kekerasan) pada seseorang atau kelompok orang hanya karena ia/mereka memegang keyakinan tertentu masih juga belum berakhir. Tampaknya hak untuk bebas berkeyakinan belum memenangi pikiran masyarakat di berbagai belahan dunia. Yang terjadi adalah semakin melenturnya sikap toleransi terhadap orang lain yang […]

Read More

UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Dalam UU ini Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang- kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu […]

Read More

UUNomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon […]

Read More

UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-undang Intelijen ini masih memiliki berbagai masalah yang mengancam pada kebebasan demokrasi. ada beberapa pasal dalam UU Intelijen yang harus mendapat perhatian serius. Pasal-pasal tersebut dikhawatirkan menjadi pasal karet yang nantinya multitafsir dalam penerapannya. Pasal pertama yang patut diwaspadai adalah Pasal 32 yang mengatur tentang penyadapan.Pasal 32 ayat (1) UU Intelijen itu berbunyi “Penyadapan sebagaimana […]

Read More

Masalah Terkini Dalam Kebebasan Ber-internet di Indonesia

Data terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan sampai dengan akhir tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 71,19 juta pengguna. Terus meningkatnya jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun, selain akan menjadi pemicu berkembangnya beragam inovasi, juga akan melahirkan sejumlah ancaman dan masalah baru dalam […]

Read More