RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kontroversi. Sejak dibahas pada tahun 2018 banyak suara mencuat dari masyarakat, ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra. Pihak pro berpendapat bahwa RUU PKS harus segera disahkan mengingat Indonesia saat ini dalam situasi darurat kekerasan seksual. Sementara […]

Read More

Panel 7 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Perlawananan Lokal Perempuan dalam Krisis Ekonomi

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam UU ini, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan enurut undang undang ini, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Read More

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan

MKRI melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan […]

Read More

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Peraturan  Pemerintah  ini yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Dalam penyelenggaraan pemulihan tanggung jawab utama berada di pemerintah dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang diperlukan korban seperti, ruang pelayanan khusus dijajaran kepolisian, tenga ahli, pusat pelayanan dan […]

Read More