Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]
Articles Tagged: Perbudakan/Kerja Paksa
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 100 Tahun 2004 mengatur Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Surat keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea pada 21 Juni 2004 di Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 102 Tentang Waktu Lembur dan Upah Lembur
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 102 Mengatur Tentang Waktu Lembur dan Upah Lembur. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea pada 25 Juni 2004 di Jakarta
Politik Hukum Perburuhan di Indonesia
Pemerintah senantiasa berupaya menekan upah buruh seminimal mungkin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu daya tarik yang digunakan pemerintah untuk menarik investor ke Indonesia dengan menyediakan buruh dengan upah murah. Kebijakan perburuhan terbukti tidak pernah muncul tiba-tiba. Setiap kebijakan senantiasa dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu yang disusupkan dalam grand strategy kebijakan nasional (selective mirror thesis: […]
Walikota Risma dan Kebijakan Pengupahan Surabaya
Di penghujung tahun 2011 yang berlanjut sampai dengan Maret 2012, aksi buruh menuntut upah layak marak di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta, Semarang, Bandung, dan Batam, ribuan buruh turun ke jalan berkali-kali. Di sisi lain, Surabaya yang sering dijadikan barometer gerakan buruh, terlihat tenang paska putusan UMK 2012. Konsolidasi aksi lima puluhan ribu massa […]
Buruh Tidak untuk Dijual
Indonesia telah membuat kebijakan perburuhan yang pro investasi. Kebijakan ini menempatkan buruh sebagai komoditas bisnis untuk menaikan daya jual Indonesia sebagai negeri bagi para investor. Pemerintah Indonesia pun mempromosikan Indonesia sebagai negara dengan buruh murah dan fleksibel. Sejumlah proteksi terhadap buruh dikurangi untuk semakin mengakomodir kepentingan investasi dan mobilitas modal.Sementara pembahasan sejumlah kebijakan hukum yang bertujuanuntuk melindungi buruh berhenti […]
Konvensi Mengenai Kerja Paksa Atau Kerja Wajib
Badan Pengurus Kantor Buruh Internasional dalam Sidang ke Empat belas pada tanggal 10 Juni 1930 di Jenewa telah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai kerja paksa atau kerja wajib yang termasuk acara pertama dari agenda sidang. Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional ini menetapkan pada tanggal 28 Juni 1930 sebuah Konvensi yang disebut sebagai Konvensi mengenai Kerja Wajib, 1930.
Konvensi Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
Pada Tanggal 5 Juni 1957 di Jenewa, Badan Pengurus Kantor Buruh Internasional dalam Sidang ke Empat puluh pada tanggal 5 Juni 1957 , telah mempertimbangkan masalah kerja paksa yang merupakan acara keempat dalam agenda sidang, dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi Kerja Paksa 1930, Konvensi Perbudakan 1926 menyatakan bahwa semua tindakan yang perlu wajib untuk mencegah […]
UU Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk kerja paksa harus dihapuskan. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun […]