Peraturan Bersama Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, melainkan juga telah menabrak konstitusi negara, UUD 1945. Menjadi hak setiap umat beragama untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, termasuk membangun rumah ibadatnya. Negara atau pemerintah tidak boleh mengintervensi terlalu jauh hingga mengatur pendirian rumah-rumah ibadat. Negara boleh saja mengintervensi sekiranya […]

Read More

Peraturan Menteri pertanian Nomor : 14/permentan/pl.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

Peraturan ini dibuat sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut, dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut, dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Lahan gambut […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/ot.140/9/2013 adalah sebuah perturan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan  

Read More

Peraturan Menteri Informasi Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Dalam UU ini Pemblokiran Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/ataumuatan lainnya     yang     berdampak      negatif     yang     menjadi     keresahan masyarakatsecara. Namun permintaan pemblokiran  harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan […]

Read More

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam peraturan ini Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan  harus memenuhi kriteria paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus […]

Read More