Dalam proses penyusunan peraturan perundangan (peraturan daerah/perda) secara partisipatif, masyarakat dapat terlibat dari mulai penelitian dan penyusunan naskah akademik, sampai dalam proses legislasi di parlemen (DPR-D). Lebih dari itu, tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat untuk terlibat. Tahapan terakhir proses legislasi tersebut adalah sebuah black box, yaitu proses pengajuan draft raperda untuk dibahas dalam sidang paripurna […]
Articles Tagged: Peraturan Daerah
Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rancana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah
Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rancana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah merupakan sebuah inisiatif pemerintah daerah untuk para korban. Subtansi dari Peraturan Walikota ini adalah :Penguatan kelembagaanPanitia/PokjaRanham, PendidikanHam, Pelayanankomunikasimasyarakat, PenerapanNormadan Standar Ham,Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Produk hukum daerah berpersfektif HAM, Evaluasi,pemantauan,danpelaporan.