Tulisan yang ditulis oleh Pilipus Robaha ini menceritakan tentang kehidupan buruh Buruh Harian Lepas Orang Asli Papua di Pelabuhan Port Numbay Jayapura untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
Articles Tagged: Pekerjaan/Kondisi Kerja yang Adil
Pekerja Perempuan di Pabrik dan Serikatnya Laki-laki
Di dalam film North Country maupun Made in Dagenham, buruh perempuan merupakan minoritas di pabrik dan serikatnya. Di dalam pabrik, Buruh perempuan keterampilannya dianggap lebih rendah sehingga layak mendapat upah yang lebih rendah pula. Namun di lain pihak, kadang serikat tak mau tahu perkara-perkara yang harus dihadapi perempuan yang secara biologis berbeda dari laki-laki. Jika […]
PP Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
PP Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
Panel 4 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : HAM dan Perburuhan
Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]
PP Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 100 Tahun 2004 mengatur Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Surat keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea pada 21 Juni 2004 di Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 102 Tentang Waktu Lembur dan Upah Lembur
Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 102 Mengatur Tentang Waktu Lembur dan Upah Lembur. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea pada 25 Juni 2004 di Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi No. 49 Tahun 2004 mengatur tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi No. 49 Tahun 2004 mengatur tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Perburuhan di Indonesia
Politik Hukum Perburuhan di Indonesia
Pemerintah senantiasa berupaya menekan upah buruh seminimal mungkin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu daya tarik yang digunakan pemerintah untuk menarik investor ke Indonesia dengan menyediakan buruh dengan upah murah. Kebijakan perburuhan terbukti tidak pernah muncul tiba-tiba. Setiap kebijakan senantiasa dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu yang disusupkan dalam grand strategy kebijakan nasional (selective mirror thesis: […]