Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman

Peraturan ini dibuat untuk mengatur dan menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan serta menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya. Plasma nutfah sendiri dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal produksi benih bina pada skala usaha tertentu, setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah harus mendapat izin dari menteri. Pertauran […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/ot.140/9/2013 adalah sebuah perturan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan  

Read More

Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?

Pada masa rejim Orde Baru,  desa dimaknasi sebagai konsep administratif, oleh karna itu desa terletak di bawah struktur pemerintahan kecamatan.  Kepala desa dan dewan desa bertanggungjawab kepada pemerintah supra desa, bukan kepada warga, sehingga desa lebih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi pemerintah pusat. Pada masa reformasi, dalam kerangka desentralisasi politik dan demokratisasi maka ketentuan tentang pemerintahan desa […]

Read More

Agenda Piagam Global Tentang Hak Asasi Manusia di Kota

Agenda piagam global tentang hak asasi manusia adalah sebuah upaya untuk menjadikan sebuah kota di seluruh dunia  menjadi ramah terhadap hak asasi manusia. Setiap penduduk di kota mempunyai hak atas kota mereka.Hak terhadap demokrasi partisipatif, Hak atas kedamaian dan keamanan masyarakat, hak atas kesetaraaan perempuan dan laki laki, hak anak, hak atas layanan publik yang […]

Read More

Piagam Dunia Tentang Hak Atas Kota

Piagam kota adalah sebuah instrumen yang berorientasi untuk memperkuat proses perkotaan, pembenaran dan perjuangan. Piagam ini merupakan platform yang mampu menghubungkan upaya dari semua aktor yang terkai-publik, sosial dan pribadi yang tergerak untuk mengalokasikan validitas dan efektifitas secara penuh terhadap hak asasi manusia.

Read More

Perlawanan Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara

Kabupaten Pati, Jawa  Tengah, memiliki kekayaan alam yang unik, yaitu bentang alam kars di Pegunungan Kendeng Utara. Ekosistem kars kawasan Pegunungan Kendeng Utara memiliki sungai bawah tanah. Ia mampu mensuplai kebutuhan air rumah tangga dan lahan pertanian seluas 15.873,9 ha di Kecamatan Sukolilo dan 9.063,232 ha di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kekayaan alam lainnya di atas […]

Read More

Land Grabbing Sebagai Isu Regional

Melalui program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di Indonesia. Pemerintahan SBY membagi Indonesia ke dalam enam koridor ekonomi: Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolah hasil tambang dan lumbung energi nasional; Jawa sebagai pendorong industri dan hasil jasa nasional; Sulawesi sebagai pusat […]

Read More

Ramai-Ramai Mempersoalkan Kawasan Hutan

Persoalan kehutanan Indonesia adalah keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan  penguasaan  kawasan  hutan  sebab cakupannya yang luas, ilegalitas yang tinggi dan tafsir terhadapnya yang lentur.Klaim atas kawasan hutan sangat luas di Indonesia juga menjadikannya sebagai “bank tanah” bagi usaha- usaha eksploitasi sumber daya alam seperti untuk perkebunan, pertambangan maupun konsesi kayu- kayuan yang menjadi perebutan pemerintah […]

Read More

Monumentasi Budaya Versus “Gairah Syariah” di Purwakarta

Dalam istilah Sansekerta memang  banyak  versi  mengenai  asal-usul istilah Purwakarta.yang  paling  umum,  Purwakarta  seringkali dinisbatkan  pada  dua  kata:  purwa  dankarta. Purwa artinya pertama atau utama, sedangkan karta artinya: aman, tenteram, dan tertib. Karenanya dengan mudah dapat ditebak bahwa para pendiri kota ini menyimpan harapan atas terbangunnya Purwakarta sebagai sebuah kota utama yang aman, tenteram, dan […]

Read More

Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Pedalaman Kalimantan

Akibat dari krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan 1997, pembangunan perkebunan sawit dianggap dapat menyelesaikan sebagian masalah-masalah ekonomi. Ini karna kelapa sawit dan produk turunannya merupakan sumber pendapatan daerah yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja.Namun, pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak selalu berjalan lancar, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pembangunan tersebut justru menghalangi akses terhadap […]

Read More