Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
Articles Tagged: Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Panel 6 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Hukum dan Ekonomi
Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]
Panel 3 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Tirani Modal dan Ketatanegaraan
Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang […]
PP Nomor 31 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Untuk lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
PP Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
UU Nomor 16 Tahun 2016
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) Ingin membaca lebih lanjut unduh file
Membangun Kota dengan Konsep Kota/Kabupaten HAM
Dalam diskursus hak asasi manusia, usaha untuk memformalkan nilai-nilai abstrak terkait kemanusiaan adalah salah satu tantangan utama. Usaha tersebut telah dimulai dengan dirumuskannya HAM dalam berbagai perjanjian internasional (Hukum Internasional), terutama pasca perang dunia kedua. Pada perkembangannya, usaha membumikan hak asasi manusia dianggap perlu di lakukan di tingkat yang lebih lokal, yaitu kota. Masyarakat internasional […]
The Urgence of the National Action Plan on Business and Human Rights and its Structure of Hierarchy in the Indonesian Law
Eventhough Indonesia already has regulations, and ratified several instruments that protects the human rights, in reality, human rights violations that involves corporations still exist. In various human rights reports, corporations remain as one of the most responsible actors for the human rights violations. One of the reasons corporations violates the human rights is because there […]
Tutup Buku Dengan “Transitional Justice?”: Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 Dan Membuka Lembaran Baru 2005
Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu, dan […]
Laporan Hak Asasi Manusia 2003: Melemahnya Daya Penegakan Hak Asasi Manusia : Hutang, Kemiskinan Dan Kekerasan
Melemahnya daya penegakan hak asasi manusia : Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan Tahun 2003 memperlihatkan kecilnya daya politik rejim Megawati dalam mendorong penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Pilihan kebijakannya di bidang politik dan ekonomi yang bersifat respon terbatas, demi stabilitas politik yang terbatas pula, sering kali di luar pertimbangan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya masyarakat Indonesia masuk dalam keadaan-keadaan […]