Amicus Curiae Kasus PLTU PT.Celukan Bawang

Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Sebelum perluasan PLTU Celukan Bawang telah eksis menjadi pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 380-megawatt (MW) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, Indonesia. Pembangkit […]

Read More

Perlindungan Gambut Bukan Alasan Untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land Swap Berpotensi Deforestasi Dari Aceh Hingga Papua

Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis secara mendalam peta alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kebijakan land swap merupakan respon pemerintah terhadap konsesi hutan tanaman (HTI) yang terimbas oleh kebijakan perlindungan […]

Read More

Keberatan dan Penolakan Organisasi Masyarakat Sipil Atas Penilaian Berbahaya ADB terhadap Sektor Energi Indonesia (PLN), Konsultasi Palsu ADB, dan usulan penggunaan Sistem Negara untuk Sektor Energi di Indonesia

Sebanyak 111 organisasi masyarakat sipil dari 31 negara dan daerah yang bekerja bersama masyarakat -untuk mendorong dan memastikan agar proses pembangunan di Indonesia mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, keadilan gender dan menghormati hak asasi manusia- menyatakan keprihatinan mendalam atas upaya Asian Development Bank untuk mengganti persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial ADB dengan sistem peminjam yang […]

Read More

Resolusi PONTIANAK tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis Di Asia Tenggara

Sebanyak 75 peserta Konferensi Agribisnis dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari perwakilan-perwakilan Institusi-institusi HAM Nasional negara-negara Asia Tenggara, Perwakilan Kantor Stas Presiden, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu ini, serta perwakilan organisasi masyarakat adat dan organisasi internasional, termasuk dari Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, […]

Read More