Relasi Bisnis dan HAM: Peran NHRIs dalam Menjamin Penghormatan HAM merupakan bahan materi yang disampaikan oleh Iman Prihandono, Ph.D dalam kegiatan Pelatihan Connect I Untuk baca lebih lanjut, klik unduh
Articles Tagged: Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Pengantar Strategi Advokasi
Bahan ajar untuk Pelatihan bagi Pembela HAM atas Lingkungan klik Unduh
Gender dan Lingkungan
Bahan ajar untuk Pelatihan bagi Pembela HAM atas Lingkungan klik Unduh
Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Bahan ajar untuk Pelatihan bagi Pembela HAM atas Lingkungan klik Unduh
Pembela HAM atas Lingkungan dan Bentuk Pelanggaran Ham
Bahan ajar untuk Pelatihan bagi Pembela HAM atas Lingkungan klik Unduh
UU NOMOR 7 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
Download 1 Download 2
Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018
Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018 Untuh membaca lebih lanju, klik unduh
Amicus Curiae Kasus PLTU PT.Celukan Bawang
Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Sebelum perluasan PLTU Celukan Bawang telah eksis menjadi pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 380-megawatt (MW) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, Indonesia. Pembangkit […]
Perlindungan Gambut Bukan Alasan Untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land Swap Berpotensi Deforestasi Dari Aceh Hingga Papua
Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis secara mendalam peta alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kebijakan land swap merupakan respon pemerintah terhadap konsesi hutan tanaman (HTI) yang terimbas oleh kebijakan perlindungan […]
Keberatan dan Penolakan Organisasi Masyarakat Sipil Atas Penilaian Berbahaya ADB terhadap Sektor Energi Indonesia (PLN), Konsultasi Palsu ADB, dan usulan penggunaan Sistem Negara untuk Sektor Energi di Indonesia
Sebanyak 111 organisasi masyarakat sipil dari 31 negara dan daerah yang bekerja bersama masyarakat -untuk mendorong dan memastikan agar proses pembangunan di Indonesia mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, keadilan gender dan menghormati hak asasi manusia- menyatakan keprihatinan mendalam atas upaya Asian Development Bank untuk mengganti persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial ADB dengan sistem peminjam yang […]