Around 2011 and 2012, Titus Money (32 years old) from the great tribe of Yerisiam Gua and Wateburuh tribe who worked as Public Relations supervising security in PT Nabire Baru, a subsidiary of Goodhope Holding Company, demanded unpaid wages for 4 months. When demanding the wage, the company was always stalling time to pay the […]
Articles Tagged: Konvensi Internasional
Arti Penting Menjadi Pihaknya Republik Indonesia pada International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional bagi Penindasan TindaK Terorisme Nuklir ) dilihat dari Perspektif Kepentingan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Arti Penting Menjadi Pihaknya Republik Indonesia pada International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional bagi Penindasan TindaK Terorisme Nuklir ) dilihat dari Perspektif Kepentingan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
UU Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
UU Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
Konvensi Eropa tentang Status Hukum Pekerja Pendatang (1977)
Setiap Negara Pihak harus menjamin para pekerja pendatang mendapatkan perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri yang berkaitan dengan tindakan hukum. Para pekerja pendatang harus berhak, rnenurut persyaratan-persyaratan yang sama sebagai warga negara, atas pcrlindungan hukum yang penuh dan perlindungan pengadilan terhadap pribadi dan harta benda mereka, dan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya, […]
Konvensi Eropa tentang Status Hukum Anak yang Lahir Di luar Ikatan Perkawinan (1978)
Scorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan mempunyai hak yang sama atas urusan waris dalam tanah milik ayah dan ibunya dan seorang anggota keluarga ayah atau ibunya, seolah-olah dia telah dilahirkan di dalam ikatan perkawinan hal ini dtegaskan dalam Konvensi Eropa tentang Status Hukum Anak yang Lahir Di luar Ikatan Perkawinan (1978)
Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan
Konvensi ini memerintahkan negara para pihak untuk mengahapus dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan. Negara para pihak mesti melakukan upaya mencabut setiap pengaturan statuta dan setiap instruksi administratif dan untuk tidak melanjutkan setiap praktek administratif yang melibatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, menjamin, dengan perundang-undangan apabila perlu, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa pada lembaga-lembaga […]
Konvensi Tentang Suaka Teritorial
Orang-orang yang memasuki wi!ayah suatu negara, karna di negaranya mana mereka dianiaya karena keyakinan, pendapat atau afiliasi politik mereka, atau karena perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran politik maka, jika sipencari suaka meminta masuk kewilayah negara lain, maka negara lain berhak untuk memperkenankan masuk ke dalam wilayahnya pada orang-orang yang dia anggap layak tanpa mengakibatkan timbulnya pengaduan […]
Konvensi Tentang Suaka Diplomatik
Konvensi ini mengatur tentang hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang dalam pemberian suaka diplomatik. Pemberian suaka kepada orang-orang yang pada waktu mernintanya berada di bawah hasutan atau sedang diadili karena pelanggaran-pelanggaran biasa atau telah dihukum oleh pengadilan tetap yang berwenang dan belum menjalani hukuman masing masing oleh negaranya maka pemberian suaka itu dianggap tidak sah.
Konvensi Tentang Suaka Politik
Konvensi Tentang Suaka Politik mengatur bahwa siapapun dapat rnencari jalan lain untuk mernperoleh perlindungan, apapun kewarganegaraannya, tanpa mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang diterirna oleh Negara di mana dia menjadi warga negaranya, Namun Pcrtimbangan mengenai kejahatan politik adalah urusan Negara yang menawarkan suaka.
Konvensi Inter-Amerika tentang Pemberian Hak-hak Politik Kepada Perempuan
Konvensi ini mengatur tentang hak untuk memberikan suara dan hak untuk dipilih pada jabatan nasional tidak boleh diingkari atau dibatasi dengan alasan jenis kelamin.