Ada banyak dan berbagai-bagai luka sejarah yang tertinggal sebagai warisan dari sepanjang kekuasaan Orde Baru dan bahkan sampai sekarang di Indonesia. Salah satunya adalah tragedi kemanusiaan tahun 1965. Oleh karna itu ada dua hal penting yang mesti dilakukan untuk kasus tersebut. Yakni penyembuhan masyarakat dari luka parah atau trauma sejarah dan perukunan kembali masyarakat dari […]
Articles Tagged: Komisi Kebenaran
Karena Kini Adalah Akibat Lalu
Para korban peristiwa 1965-1966 telah lama melakukan perjuangan panjang namun nihil dengan kemenangan nyata.Tak sedikit harta benda, ikatan sosial, kepercayaan sekitar, dan hak-hak dasar yang sejatinya dijamin oleh negara, mereka ‘gadaikan’ atas nama kepentingan keamanan nasional Indonesia di masa lalu. Di lain sisi, pembatasan-pembatasan akses sipil politik ditambah dengan eforia kebencian ideologi tetap terawat di tengah masyarakat. […]
Ulama, Dendam dan Kebenaran
“seburuk-buruknya ulama adalah dia yang sering bertandang ke istana, dan sebaik-baiknya umara adalah dia yang meminta pertimbangan ulama dalam menjalankan kekuasaannya.” Ungkapan ini pantas untuk direnungkan karena banyak ulama yang kehilangan jati diri dan kedaulatannya sebagai personifikasi keluhuran nilai agama setelah mereka asik masuk dengan kekuasaan. Menjaga jarak dengan kekuasaan juga akan membuat para ulama terhindari dari […]
Menyuarakan Kebenaran, Memutus Lingkar Kekerasan Masa Lalu
Kita sebenarnya mempunyai potensi untuk keluar dari belenggu kekerasan, baik yang terjadi di masalalu maupun kekerasan yang masih berjalan di keseharian kita. Tiadanya pengakuan dan pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi dapat diterobos oleh keberanian untuk menatap sejarah gelap secara terbuka dan belajar dari kesalahan tersebut. Salah satu syarat utama dalam menghadapi sejarah kelam Indonesia adalah […]
Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh
Pembentukan KKR Aceh sejak awal telah berhadapan dengan jalan terjal. Tiga bulan setelah pengesahan UU Pemerintahan Aceh, UU KKR dibatalkan oleh MK. Perdebatan pun bergulir apakah pembentuk an KKR Aceh harus menunggu pembentukan KKR Nasional, yang berarti harus menunggu Pemerintah dan DPR membuat UU KKR yang baru. Pemerintah sangat lamban dalam upaya mengungkap kebenaran masa lalu dalam bingkai kerja sebuah […]
Gerakan HAM dan UU Komisi Kebenaran
Saat Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) disahkan, proses serta kelambatan dan kealotan dalam proses pembahasan RUU KKR menggambarkan saratnya kepentingan politik yang dibebankan pada undang-undang ini. Melihat situasi tersebut, tidak mengherankan jika sejak awal pembahasannya, keraguan besar meliputi korban dan komunitas HAM di Indonesia. Ketika akhirnya disahkan, keraguan pun masih muncul. Salah satu yang menjadi sorotan dari korban dan […]
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai salah satu Agenda Hak Asasi Manusia di Aceh
Dalam Kertas kerja yang dibuat pada tahun 2013 ini, Elsam menyampaikan beberapa rekomendasi terkait penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Penyelesaian ini sesuai dengan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu
Setelah Otoritarianisme Berlalu
Dalam Essay nya Priscilla B. Hayner ingin menyampaikan pesan dalam menyelesaikan masa lalu yang diliputi kabut hitam, tentunya pencarian kebenaran adalah hal mutlak. kebenaran yang dimaksudkan tentunya adalah kebenaran yang meliputi tiga aspek, yaitu kebenaran faktual, normatif, dan kebenaran yang menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar pula. Di sinilah ide tentang komisi kebenaran menemukan urgensitasnya […]
Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia
Suzannah Linton menulis sebuah kertas kerja yang berjudul Mempertanggungjawabkan Kekejaman-kekejaman di Indonesia pada tahun 2010. Tulisan ini mencoba membuka tabir-tabir kegelapan kekejaman kekejaman di Indonesia serta perjuangan-perjuangan panjang untuk menuntut pertanggungjawaban hukum di Indonesia
Mendorong pembentukan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Policy Brief yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy)/ELSAM, berisi tentang pandangan ELSAM terkait upaya untuk membentuk kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)