Kontes elektoral di tingkat daerah telah membuka ruang publik untuk terlibat memilih aktor pemerintahan lokal. Akankah pemerintahan dengan segala sistem yang berlaku sekarang menjadikan otonomi daerah mewujudkan pemerintahan rakyat seutuhnya ditengah himpitan. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik unduh
Articles Tagged: Kewarganegaraan
Leviathan yang mencekik perlahan
Penggusuran dan perampasan hak dapat ditemukan hampi di seluruh belahan dunia, termasuk di Rusia. Leviathan menceritakan kisah perjuangan warga yang menentang kesewenangan pemerintah dan birokrat lainnya. Sedikit banyak film ini diangkat dari kisah nyata Marvin Heemeyer, seorang pemilik bengkel di Colorado, AS yang lahannya digusur untuk dijadikan pabrik semen. Perjuangan tersebut menceritakan gerakan masyarakat sipil […]
PP Nomor 25 Tahun 2016
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
Golput, Masihkah Relevan?
Pemilu yang secara prosedural kini sudah menjadi jauh lebih baik, ternyata masih belum berhasil memberikan makna dalam menghadirkan “ demokrasi yan g substansial . ” Mengapa ? Problem nya bukan terletak pada aspek penyelenggaraan Pemilu seperti yang terjadi di masa Orde Baru-namun pada kualitas keterwakilan politik yang dihasilkannya. Mereka yang dicalonkan dan terpilih untuk duduk […]
UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Dalam UU ini yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah: setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia anak yang lahir dari perkawinan […]
Konvensi Eropa tentang Status Hukum Anak yang Lahir Di luar Ikatan Perkawinan (1978)
Scorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan mempunyai hak yang sama atas urusan waris dalam tanah milik ayah dan ibunya dan seorang anggota keluarga ayah atau ibunya, seolah-olah dia telah dilahirkan di dalam ikatan perkawinan hal ini dtegaskan dalam Konvensi Eropa tentang Status Hukum Anak yang Lahir Di luar Ikatan Perkawinan (1978)
Konvensi Inter-Amerika tentang Kewarganegaraan Perempuan
Konvensi ini menegaskan larangan atas tidak bolch adanya pembcdaan yang didasarkan pada jenis kelamin mengenai kewarganegaraan dalam perundang-undangan negara para pihak atau dalam praktek mcrcka.
Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan
MKRI melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan […]
UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan
Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan, […]
UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga