Pekerja Perempuan di Pabrik dan Serikatnya Laki-laki

Di dalam film North Country maupun Made in Dagenham, buruh perempuan merupakan minoritas di pabrik dan serikatnya. Di dalam pabrik, Buruh perempuan keterampilannya dianggap lebih rendah sehingga layak mendapat upah yang lebih rendah pula. Namun di lain pihak, kadang serikat tak mau tahu perkara-perkara yang harus dihadapi perempuan yang secara biologis berbeda dari laki-laki. Jika […]

Read More

Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Setara?

Melihat ragam kebijakan dan bukti bukti yang ada di berbagai negara, Indonesia perlu meningkatkan usaha dalam mendukung kesetaraan gender, salah satunya melalui pengesahan RUU PKS. Hal ini karena RUU layak dan cocok, sangat tepat waktu untuk mendukung fokus SDM Unggul pemerintah. Tetapi lebih dari itu, Pemerintah Jokowi – Ma’aruf Amin perlu memastikan negara hadir untuk […]

Read More

PERPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut […]

Read More

Panel 4 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : HAM dan Perburuhan

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga

Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) merupakan sebuah gagasan yang dibangun dalam kerangka kritik dan penguatan terhadap keberadaan gagasan dan implementasi electoral democracy pasca reformasi 1998. Secara mendasar , ia mengandaikan dan mengharuskan adanya- pendekatan yang bersifat bottom-up melalui keberadaan komunitas-komunitas warga yang kuat (stronq citizen communities) dalam rangka mengambil inisiatif demi kepentirrgan mereka tanpa alih-alih ‘terlalu […]

Read More

Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Yang Deliberatif

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai landasan untuk  menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai bagi […]

Read More

UU Nomor 15 Tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Ingin membaca lebih lanjut Unduh File

Read More