Golput, Masihkah Relevan?

Pemilu yang secara prosedural kini sudah menjadi jauh lebih baik, ternyata masih belum berhasil memberikan makna dalam menghadirkan “ demokrasi yan g substansial . ” Mengapa ? Problem nya bukan terletak pada aspek penyelenggaraan Pemilu seperti yang terjadi di masa Orde Baru-namun pada kualitas keterwakilan politik yang dihasilkannya. Mereka yang dicalonkan dan terpilih untuk duduk […]

Read More

Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Agama Minoritas

Artikel ini menceritakan kondisi penganut agama minoritas di Indonesia seperti Jamaah Ahmadiyah, Penganut Penghayat Kepercayaan, Penganut Kongucu  yang mengalami diskriminasi dan kekerasan oleh negara maupun masyarakat penganut agama mayoritas di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Diskriminasi yang dilakukan oleh negara adalah dengan membuat aturan aturan diskriminasi  seperti UU 1/PNPS/1965, TAP MPR No.II/1978,Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri […]

Read More

Diskriminasi Warga Tionghoa

Tulisan ini menceritakan tentang diskriminasi yang dialami oleh etnis Tiongha yang dilakukan oleh orde baru yang  dimulai dari Atas “perintah” Jenderal Nasution, pada 7-10 Mei 1966. Saat itu KENSI menyelenggarakan Konperensi Ekonomi Nasional. Di dalam konperensi tersebut,mantan Menteri Perdagangan Rachmat Muljomiseno mengatakan, “Adalah hak saudara sebagai tuan rumah untuk mempersilahkan tamu duduk di ruang tamu. Tamu yang […]

Read More

Antara Diskusi Publik Dan Menyebarkan Permusuhan SARA : Dimana Batasnya?

Artikel ini menjelaskan sejauh mana batasan dalam diskusi publik dan hal hal yang di anggap menyebarkan syiar kebencian dengan melihat  contoh contoh kasus yang ada di amerika, Perancis, Belanda, Afrika serta Indonesia. Indonesia  sendiri mencoba memberi contoh kasus  Alexander yang dijerat dengan pasal menyebarkan permusuhan SARA atau syiar kebencian (hate speech), sebagaimana diatur dalam pasal […]

Read More

Aceh Islami dan Fatwa Sesat

Di Aceh Aliran sesat adalah “aib besar” bagi syariat Islam Aceh, begitulah kalimat-kalimat yang dapat segera kita tangkap ketika ada pemberitaan media.Lahirnya sebuah fatwa sesat, mestilah dilihat secara kritis dan radix (sampai keakar-akarnya), banyak perpaduan disitu, Tulisan ini mengkritisi lembaga lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Mahkamah Syariyah, Dinas Syariat Islam yang belum memainkan peran sebagai institusi […]

Read More

Peraturan Menteri Informasi Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Dalam UU ini Pemblokiran Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/ataumuatan lainnya     yang     berdampak      negatif     yang     menjadi     keresahan masyarakatsecara. Namun permintaan pemblokiran  harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan […]

Read More

Perlindungan Hak-Hak Minoritas Dan Demokrasi

Indonesia telah mengalami proses demokrasi lebih dari satu dekade terhitung sejak mundurnya Soeharto pada 1998. Kebebasan mengalami peningkatan. Namun demikian perkembangan lima tahun berikutnya, pada 2004 hingga 2009, sejumlah kebebasan ini mengalami kemerosotan terutama yang dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat minoritas. Kenyataan itu menjadi hal penting yang harus dihadapi oleh demokrasi karena menyerang langsung prinsip non […]

Read More

Hak Untuk Bebas Berkeyakinan

Kebebasan berkeyakinan merupakan sebuah persoalan akut di dunia, termasuk di Indonesia. Diskriminasi atau persekusi (tindakan kekerasan) pada seseorang atau kelompok orang hanya karena ia/mereka memegang keyakinan tertentu masih juga belum berakhir. Tampaknya hak untuk bebas berkeyakinan belum memenangi pikiran masyarakat di berbagai belahan dunia. Yang terjadi adalah semakin melenturnya sikap toleransi terhadap orang lain yang […]

Read More

UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Dalam UU ini kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi mendorong khalayak  umum  melakukan  kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi  terjadinya   pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau  menodai  nilai- nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau merendahkan harkat dan martabat. […]

Read More