Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018 Untuh membaca lebih lanju, klik unduh
Articles Tagged: Masyarakat Adat
Perlindungan Gambut Bukan Alasan Untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land Swap Berpotensi Deforestasi Dari Aceh Hingga Papua
Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis secara mendalam peta alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kebijakan land swap merupakan respon pemerintah terhadap konsesi hutan tanaman (HTI) yang terimbas oleh kebijakan perlindungan […]
Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan
Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional? Melindungi ‘kepentingan nasional’ adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan. 4 Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Saat ini, shareholder atau pemegang saham perkelapasawitan terbesar […]
Panel 5 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Seminar Pembaruan Agraria dan Keadilan
Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]
Tanah Papua, Melihat dan Menyelami dengan Hati
Sebuah Resensi Film yang dibuat oleh Papuan Voices. Papuan Voices adalah komunitas yang memproduksi film-film dokumenter tentang kisah keseharian masyarakat Papua dengan tujuan agar publik mengetahui tentang Papua yang sebenarnya. Papuan Voice memulai dengan edisi perdana pada 2012 dan edisi kedua pada 2014. Fakta Papua dalam video yang berdurasi rata-rata 6 sampai 10 menit ini […]
Bendungan Raksasa dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat
Setelah 46 tahun tertunda, pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, itu kini hampir usai. Pemerintah merencanakan waduk ini akan mulai diairi pada medio Juni atau Juli 2015. Jika sesuai rencana, waduk akan beroperasi 3 bulan kemudian. Belajar dari pengalaman sebelumnya, pembangunan waduk selalu menghasilkan ekses-ekses pelanggaran HAM. Dalam kasus Jatigede, dampak pada potensi […]
Masyarakat Adat Wana Dan Kearifan Lingkungan
Masyarakat adat Wana adalah suku yang menetap di wilayah Cagar Alam Morowali, Kehidupan orang Wana sangat tergantung kepada kearifan lingkungan alam sekeliling mereka. Oleh karena itu mereka sangat mempercayai adanya ruh (spirit) yang menjaga atau memelihara setiap jengkal tanah dan hutan. Setiap kerusakan lingkungan ataupun perubahan siklus alam yang tidak berjalan sebagaimana biasanya, dipercayai sebagai tanda murkanya sang penjaga. […]
Pertanggungjawaban Korporasi
Pertanggungjawaban Korporasi adalah salah satu bahan materi Bisnis dan Ham dalam Pelatihan HAM Tingkat lanjut Untuk Pengacara yang diadakan oleh ELSAM pada tahun 2015, Materi ini disampaikan oleh Patricia Rinwigati.
Relasi Bisnis & Ham Untuk Indonesia Bermartabat
Peran dan tanggung jawab negara sangat dominan dalam upaya menjalankan kewajiban konstitusional mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). Negara dapat dan mesti menggunakan seluruh potensinya untuk mengembangkan diri dan mengambil beragam kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah, negara dan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang saling menguntungkan demi keutuhan dan kemajuan negara. Lahirnya korporasi tidak […]
UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Yang dimaksud dengan Perkebunan dalam undang undang ini adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman. Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum […]