Bahan presentasi Dirjen perkebunan Kementerian Pertanian dalam kegiatan Dialog Multipihak dengan tajuk “RUU Perkelapasawitan dan Pengembangan Instrumen Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”, pada hari Selasa 31 Januari 2017 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik unduh
Articles Tagged: Hak Ekosob
Tinjauan Umum terhadap Regulasi HRDD di Indonesia
Bahan presentasi Iman Prihandono, Ph.D dalam kegiatan Dialog Multipihak dengan tajuk “RUU Perkelapasawitan dan Pengembangan Instrumen Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”, pada hari Selasa 31 Januari 2017 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik unduh
Prinsip Dan Kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Prinsip Dan Kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/Ispo) Untuk Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Usaha Budidaya Perkebunan Dan Terintegrasi Dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh
Penyelesaian Bertanggung Jawab dan Jangka Panjang Konflik Hak Tanah Adat antara Sime Darby dan Masyarakat
Mengapa Sime Darby Plantation harus pengembalian tanah hak adat masyarakat adat Dayak Ribun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang adalah hal strategis dan harus segera dilakukan? Sebab anak perusahaan Sime Darby sebagai anggota dan pendiri RSPO, PT Mitra Austral Sejahtera berjanji meminjam tanah hak adat masyarakat Kerunang dan Entapang untuk ditanami kelapa sawit sesuai dengan […]
Fakta Terkini Petani Sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau
Tulisan berupaya untuk memberikan gambaran tentang fakta terkini tentang petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau berdasarkan kajian yang dilakukan oleh TuK Indonesia sepanjang Desember 2015-April 2016 di dua kabupaten tersebut. Tulisan selanjutnya akan membahas analisa skema pembiayaan oleh perbankan terhadap petani sawit, akses ke petani sawit perbankan dan pembiayaannya itu sendiri. […]
Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Dalam logika kepemimpinan demokrasi, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia bahkan telah menjadi kewajiban konstitusi penyelenggaraan negara di berbagai tingkat, baik dalam lingkup pusat dan daerah. Sehingga konsekuensi bagi setiap pelanggaran pemenuhan hak rakyat merupakan pelanggaran konstitusi. Maka dapatkah warga negara menuntut pemenuhan haknya di tingkat daerah? Untuk membaca lebih […]
Leviathan yang mencekik perlahan
Penggusuran dan perampasan hak dapat ditemukan hampi di seluruh belahan dunia, termasuk di Rusia. Leviathan menceritakan kisah perjuangan warga yang menentang kesewenangan pemerintah dan birokrat lainnya. Sedikit banyak film ini diangkat dari kisah nyata Marvin Heemeyer, seorang pemilik bengkel di Colorado, AS yang lahannya digusur untuk dijadikan pabrik semen. Perjuangan tersebut menceritakan gerakan masyarakat sipil […]
Panel 6 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Hukum dan Ekonomi
Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]
Panel 5 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Seminar Pembaruan Agraria dan Keadilan
Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]
Panel 4 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : HAM dan Perburuhan
Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]