Hak pengadilan tingkat tinggi disuatu negara untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Di Indonesia, hak uji materiil dilaksanakan oleh dua lembaga negara – Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Articles Tagged: F-J
Hak Ekonomi
Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual
Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua orang. Perangkat hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 adalah sumber penting dari hak-hak ini.
Fraksi
Kumpulan anggota DPR berdasarkan partai politiknya. Fraksi hanya hanya dapat dibentuk jika ada 10 atau lebih anggota dari partai politik yang sama atau koalisi dari beberapa partai politik.
Jean Paul Akayesu
Mantan Guru, inspektur sekolah dan politisi Gerakan Demokratis Republik Rwanda. Di bekerja sebagai mayor dati komunitas Taba sejak april 1993 Juni 1994. Ia memiliki komando atas polisi masyarakat. Selama terjadi genosida Akayesu membiarkan pembunuhan terjadi dan bahkan mengarahkan pembunuhan terjadi dengan membuat daftar orang-orang Tutsi.
Jus Cogens ( Preemptory Norms)
Norma yang diterima dan diakui oleh negara-negara dalam komunitas Internasional secara keseluruhan secara keseluruhan sebagai norma dimana pengurangan (deregation) tidak diperbolehkan dan dimana perubahan atas norma tersebut hanya dapat dilakukan oleh norma hukum internasional dengan karakter yang sama
Internasional Law Commission (ILC)
Badan PBB yang dibentuk untuk melakukan kodifikasi dan pengembangan hukum internasional
Internasional Criminal Court (ICC)
Suatu pengadilan tetap yang dibentuk oleh PBB melalui Statuta Roma yang bertujuan untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana internasional
Imunitas
Kekebalan atau pengecualian dari penerapan hukum yang berlaku, kewajiban, tanggung jawab
Hukum Humaniter
Hukum Internasional yang berlaku pada saat terjadinya konflik bersenjata, misalnya aturan dalam pemakaian senjata, perlakuan terhadap tahanan dan masyarakat sipil