Artikel ini merupakan bahan materi pada SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI BISNIS DAN HAM DI INDONESIA yang disampaikan oleh Roichatul Aswidah Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
Category: Tematik HAM
Perkembangan Internasional mengenai Bisnis dan HAM
Artikel ini merupakan bahan materi pada SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI BISNIS DAN HAM DI INDONESIA yang disampaikan oleh Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemlu Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
Amicus Curiae Kasus PLTU PT.Celukan Bawang
Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Sebelum perluasan PLTU Celukan Bawang telah eksis menjadi pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 380-megawatt (MW) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, Indonesia. Pembangkit […]
Rencana Aksi Nasional HAM: Meletakkan Kembali Fungsi Pentingnya dalam Penegakkan HAM dan Agenda Pembangunan
Konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) didasarkan pada pandangan bahwa perbaikan situasi hak asasi manusia akhirnya bergantung pada pemerintah dan orang-orang dari negara tertentu yang memutuskan untuk mengambil tindakan nyata untuk membawa perubahan positif. Tujuan mendasar dari rencana aksi hak asasi manusia nasional adalah untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di […]
Perlindungan Gambut Bukan Alasan Untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land Swap Berpotensi Deforestasi Dari Aceh Hingga Papua
Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis secara mendalam peta alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kebijakan land swap merupakan respon pemerintah terhadap konsesi hutan tanaman (HTI) yang terimbas oleh kebijakan perlindungan […]
Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 Tahun 2008 Tentang Pembubaran Partai Politik
Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 Tahun 2008 ini mengatur Tentang Pembubaran Partai Politik yang ada di Indonesia
Pembungkaman Kebebasan Berkespresi di Jayapura
Berdasarkan catatan sejumlah organisasi independen di Papua, pelanggaran hak kebebasan berekspresi, khususnya hak menyampaikan pendapat di muka umum, di provinsi tersebut dalam dua tahun terakhir ini sangatlah buruk. Kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar demokrasi dibungkam oleh pemerintah. Rakyat Papua sampai hari ini tidak dapat menyampaikan ekspresinya di muka umum secara bebas. Mengapa ini terjadi? […]
Meningkatnya Represi terhadap Kebebasan Berekspresi di Tengah Menguatnya Aspirasi Kemerdekaan Papua
Berbicara tentang Papua, tidak akan bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang berbagai persoalan konflik sosial dan politik antara negara dalam hal ini TNI-POLRI dan rakyat Papua. Di samping itu konflik juga terjadi secara horizontal yang terjadi di antara rakyat, yang berujung pada kekerasan dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang tidak berkesudahan. Konflik di Papua telah […]
Kebijakan Land Swap dan Analisis Spasial
Kebijakan Land Swap dan Analisis Spasial Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
ELSAM’s Comments on the Draft Discussion Paper: Proposed Elements for Guidance The Role of Business in Relation to Human Rights Defenders in Line With The UNGPs
ELSAM’s Comments on the Draft Discussion Paper: Proposed Elements for Guidance The Role of Business in Relation to Human Rights Defenders in Line With The UNGPs Read More, click download