ELSAM’s Comments on the Draft Discussion Paper: Proposed Elements for Guidance The Role of Business in Relation to Human Rights Defenders in Line With The UNGPs Read More, click download
Category: Tematik HAM
Keberatan dan Penolakan Organisasi Masyarakat Sipil Atas Penilaian Berbahaya ADB terhadap Sektor Energi Indonesia (PLN), Konsultasi Palsu ADB, dan usulan penggunaan Sistem Negara untuk Sektor Energi di Indonesia
Sebanyak 111 organisasi masyarakat sipil dari 31 negara dan daerah yang bekerja bersama masyarakat -untuk mendorong dan memastikan agar proses pembangunan di Indonesia mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, keadilan gender dan menghormati hak asasi manusia- menyatakan keprihatinan mendalam atas upaya Asian Development Bank untuk mengganti persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial ADB dengan sistem peminjam yang […]
Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Heri Budiawan
Heri Budiawan alias Budi Pego (37), aktivis lingkungan yang menolak tambang emas di Banyuwangi ditahan Senin (4/9/2017) karena dianggap menyebarkan ajaran komunis saat aksi tolak tambang pada April 2017 lalu. Heri Budiawan dipanggil Polres Banyuwangi melalui surat No S.PGL/559/VIII/2017/SATRESKRIM. Heri Budiawan diduga memenuhi unsur pasal 107a Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan kitab undang-undang […]
Naskah Perjanjian Damai antara GAM dan Pemerintah RI (Bahasa Indonesia)
Naskah Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, kelak sering disebut MoU Helsinki, ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perundingan damai itu dicetus Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ia menunjuk Hamid Awaluddin sebagai koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara koordinator perunding GAM yaitu Malik Mahmud Al Haytar. Dialog yang dimulai pada awal […]
Labours Rights in RSPO: Way Forward?
Around 2011 and 2012, Titus Money (32 years old) from the great tribe of Yerisiam Gua and Wateburuh tribe who worked as Public Relations supervising security in PT Nabire Baru, a subsidiary of Goodhope Holding Company, demanded unpaid wages for 4 months. When demanding the wage, the company was always stalling time to pay the […]
Resolusi PONTIANAK tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis Di Asia Tenggara
Sebanyak 75 peserta Konferensi Agribisnis dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari perwakilan-perwakilan Institusi-institusi HAM Nasional negara-negara Asia Tenggara, Perwakilan Kantor Stas Presiden, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu ini, serta perwakilan organisasi masyarakat adat dan organisasi internasional, termasuk dari Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, […]
PONTIANAK STATEMENT ON HUMAN RIGHTS AND AGRIBUSINESS IN SOUTH EAST ASIA
The 75 participants in this conference, drawn from the National Human Rights Institutions (NHRI) from South East Asia, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, the Executive Office of the President, the Government of Indonesia and from supportive civil society, indigenous representatives and international organisations, including from Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines and Thailand, met in Pontianak […]
Perbandingan Kewajiban Registrasi SIM Card dengan Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara
Perbandingan Kewajiban Registrasi SIM Card dengan Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara untuk membaca lebih lanjut, klik Unduh
Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945.
Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945. (1) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); (2) Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); (3) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); (4) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL); (5) Perkumpulan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat); (6) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), (7) Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); (8) Perkumpulan HRWG […]
Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun IV – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi non pemerintah, yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola dan advokasi terhadap regulasi organisasi masyarakat sipil. Setiap tahun, KKB secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sejak disahkan pada 2 Juli 2013. […]