Strategi Advokasi

Materi ini disampaikan oleh Alghiffari Aqsa pada kegiatan Pelatihan ACCES  (Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society) Baca lebih lanjut, klik Unduh

Read More

Pemulihan Berbasis Negara

Materi ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi, asto Atmojo Suroyo pada kegiatan Pelatihan ACCES  (Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society) Baca lebih lanjut, klik Unduh

Read More

Resolusi Konflik

Materi ini disampaikan oleh Ahmad Zajali, S.H. pada kegiatan Pelatihan ACCES  (Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society) Baca lebih lanjut, klik Unduh

Read More

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura Konsiderans Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdampak pada terbatasnya ketersediaan produk hortikultura, khususnya bawang bombay dan bawang putih bagi masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa […]

Read More

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020

Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak) Konsiderans Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, […]

Read More

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Konsiderans Menimbang: bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang […]

Read More