Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat

Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan hak mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar ekonomi, pembangunan sosial dan budaya.Ketidakcukupan politik, kesiapan ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan. Hal tersebut dijamin dalam Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat yang ditetapkan 14 Desember 1960

Read More

Resolusi 1503 (XLVIII):Prosedur Untuk Menangani Surat Pengaduan Tentang Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia

Resolusi ini mengatur tentang Prosedur Untuk Menangani Surat Pengaduan Tentang Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia.  Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Menugaskan Sub-Komisi pada  Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, sebagai tingkat pertama dalam pelaksanaan  harus memikirkan semua prosedur yang tepat untuk menangani masalah dapat diterimanya amanat/surat pengaduan yang diterima oleh Sekretaris Jenderal.

Read More

UU Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tokyo

Angka peristiwa kejahatan penerbangan akhir-akhir ini ternyata meningkat serta memperhatikan, bahwa tidak tertutup kemungkinan, peristiwa kejahatan penerbangan juga dapat terjadi di Wilayah Negara Republik Indonesia ataupun terjadi terhadap Warganegara/Subyek Hukum Indonesia, maka adanya pengaturan Nasional untuk memberantas kejahatan ini merupakan suatu urgensi yang mutlak. Untuk itulah Pemerintah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan […]

Read More

UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang  Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Read More

Konvensi Tentang Perlindungan Wanita Hamil

Konvensi ini berlaku untuk wanita yang dipekerjakan di kegiatan industri dan kegiatan non-industri serta pekerjaan pertanian, termasuk wanita penerima upah yang bekerja di rumah. Konvensi ini memberi jaminan kepada wanita pekerja untuk mendapatkan hak-haknya yakni : Cuti Hamil, Jaminan Hamil, Fasilitas Untuk Perawatan Ibu Dan Anak, Perlindungan Hubungan Kerja, Perlindungan Atas Kesehatan Wanita Pekerja Selama Masa Kehamilan.

Read More

UU Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan MengHukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Indonesia negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalahbentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satubentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu pemerintah Indonesia […]

Read More

Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi

Deklarasi ini mempertegaskan bahwa Individu pribumi berhak mendapatkan semua hak yang tercantum dalam hukum internasional tanpa diskriminasi, dan bahwa masyarakat pribumi memilik hak kolektif yang sangat diperlukan untuk keberadaan kebahagian mereka, dan pembangunan integral sebagai manusia. Deklarasi ini dibuat pada sidang Pleno ke 107 Majelis Umum PBB pada  13 September 2007.

Read More

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. (CAT)

Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang selanjutnya disebut “CAT”,  yang diterima oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984, mulai berlaku pada 27 Juni 1987.   Pemantauan pelaksanaan CAT di Negara-negara Pihak […]

Read More