Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal, 6 Februari 2015 dan diundangkan pada tanggal, 6 Februari 2015. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Unduh File
Category: Tematik HAM
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Unduh File
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 November 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2016. Unduh File
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2015, dan ditetapkan tanggal 7 Juli 2014. Unduh File
Perkembangan Internasional mengenai Bisnis dan HAM
Artikel ini merupakan bahan materi pada SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI BISNIS DAN HAM DI INDONESIA yang disampaikan oleh Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemlu Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
Strategi Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Korporasi dalam aspek HAM
Artikel ini merupakan bahan materi pada SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI BISNIS DAN HAM DI INDONESIA yang disampaikan oleh Agus Purnomo Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement, PT. SMART Tbk Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
Materi Narasumber Talkshow Dampak Covid-19 dan Upaya Penanggulangan Berbagai Pihak
Sektor Pariwisata merasakan dampak besar dari Pandemi Covid-19 di Indonesia. Data BPS Indonesia, terdapat pertumbuhan negatif di Triwulan I 2020 atas kedatangan wisatawan mancangeara, yaitu minus 30,62% dengan dibandingkan 2019. Menurut Jubir Penanganan Covid-19 Kemenparekraf RI (Kata Data, 2020), terdapat 30.421 tenaga kerja wisata terkena PHK, 6.724 tenaga kerja wisata dirumahkan temporer, dan 38 sektor informal juga […]
Keppres Nomor 59 Tahun 1994
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1994 Tentang Constitution Of The Asia-Pacific Telecommunity Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet
Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan dan otomatis penggunaan layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara […]
UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang; b. bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era […]