Artikel ini merupakan bahan materi pada SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI BISNIS DAN HAM DI INDONESIA yang disampaikan oleh Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemlu Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
Category: Tematik HAM
Strategi Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Korporasi dalam aspek HAM
Artikel ini merupakan bahan materi pada SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI BISNIS DAN HAM DI INDONESIA yang disampaikan oleh Agus Purnomo Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement, PT. SMART Tbk Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh
Materi Narasumber Talkshow Dampak Covid-19 dan Upaya Penanggulangan Berbagai Pihak
Sektor Pariwisata merasakan dampak besar dari Pandemi Covid-19 di Indonesia. Data BPS Indonesia, terdapat pertumbuhan negatif di Triwulan I 2020 atas kedatangan wisatawan mancangeara, yaitu minus 30,62% dengan dibandingkan 2019. Menurut Jubir Penanganan Covid-19 Kemenparekraf RI (Kata Data, 2020), terdapat 30.421 tenaga kerja wisata terkena PHK, 6.724 tenaga kerja wisata dirumahkan temporer, dan 38 sektor informal juga […]
Keppres Nomor 59 Tahun 1994
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1994 Tentang Constitution Of The Asia-Pacific Telecommunity Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File
Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet
Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan dan otomatis penggunaan layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara […]
UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang; b. bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era […]
PERPU NOMOR 21 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-Ig) Menimbang a. bahwa penyebaran Coronq Virus Disea.se 2019 (COVID-L9/ dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan […]
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAI(AN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI coRoNA WRUS D/SEASE 2019 (COVTD- le) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN Menimbang a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia […]
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020
Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Konsiderans Menimbang: bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja; bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, […]
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020
Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Konsiderans Menimbang: bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional; bahwa untuk lebih memastikan usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara sosial, […]