Partai Politik Alternatif dan Pemilu

Pembangunan partai politik alternatif tentunya sangat identik dengan Pemilu. Menjelang Pemilu 2019, geliat membangun partai politik alternatif juga mulai terlihat dilakukan oleh beberapa kelompok gerakan rakyat. Pembangunan partai politik alternatif ini sendiri merupakan salah satu jalan untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan rakyat yang terpecah-pecah. Untuk itu, persatuan atau unifikasi antar gerakan rakyat demi membangun partai politik […]

Read More

Konsolidasi Gerakan Sosial, Saatnya Rakyat Membangun Partai Politik Alternatif

Penyatuan visi perjuangan dalam membangun partai politik alternatif menjadi salah satu agenda terpenting bagi gerakan rakyat. Yang juga tak kalah penting adalah gagasan pembangunan partai politik alternatif tersebut juga didukung oleh seluruh elemen gerakan rakyat serta masyarakat secara umum. Untuk itu, menciptakan kesadaran mengenai pentingnya pembangunan partai politik alternatif merupakan agenda utama dari seluruh gerakan […]

Read More

Menakar Kemungkinan Membangun Partai Politik Alternatif

Wacana pembangunan partai politik alternatif dari gerakan rakyat ditujukan untuk melawan dominasi kekuatan oligarki di arena politik. Namun hingga saat ini, beberapa hambatan dalam membangun partai politik alternatif selalu ditemui oleh gerakan rakyat. Perlawanan yang terpecah-pecah dan tidak ada orientasinya untuk membangun partai politik alternatif menjadi salah satu penyebabnya, selain mengenai aturan legal-formal yang dirumuskan […]

Read More

Pekerja Perempuan di Pabrik dan Serikatnya Laki-laki

Di dalam film North Country maupun Made in Dagenham, buruh perempuan merupakan minoritas di pabrik dan serikatnya. Di dalam pabrik, Buruh perempuan keterampilannya dianggap lebih rendah sehingga layak mendapat upah yang lebih rendah pula. Namun di lain pihak, kadang serikat tak mau tahu perkara-perkara yang harus dihadapi perempuan yang secara biologis berbeda dari laki-laki. Jika […]

Read More

Pencarian terhadap kemungkinan melakukan kombinasi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan di Indonesia dalam menghadapi ” negara-kelompok bisnis-kelompok komunal”

Peningkatan proses demokratisasi di Indonesia pasca Soeharto  dapat dilihat sebagai perlunya mengkaji ulang mengenai bentuk representasi populer dalam menghadapi Negara- Kelompok Bisnis- Kelompok Komunal. Usaha yang dilakukan dapat berfokus pada perlunya melakukan kombinasi antara nilai-nilai demokrasi yang mempromosikan kontrol populer (orang banyak) terhadap urusan publik yang berbasis pada kesamaan politik, dengan kebutuhan lokalitas yang mendasari […]

Read More

Konsep Bisnis dan HAM dalam Logika Kekuasaan Oligarki

“Dari 100 entitas ekonomi terbesar di dunia, 51 adalah perusahaan dan 49 adalah negara” Hal tersebut merupakan hasil penelitian Sarah Anderson and John Cavanagh di tahun 2000. Fakta ini menjadi perdebatan mengenai pengaruh kekuasaan yang terus berjalan hingga saat ini. Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan negara berkurang seiring meningkatnya pengaruh perusahaan multinasional, dan pula menjadi […]

Read More