Saat Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) disahkan, proses serta kelambatan dan kealotan dalam proses pembahasan RUU KKR menggambarkan saratnya kepentingan politik yang dibebankan pada undang-undang ini. Melihat situasi tersebut, tidak mengherankan jika sejak awal pembahasannya, keraguan besar meliputi korban dan komunitas HAM di Indonesia. Ketika akhirnya disahkan, keraguan pun masih muncul. Salah satu yang menjadi sorotan dari korban dan […]
