Sidang perkara pengujian materiil Pasal 40 ayat (2b) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para pemohon akan memasuki babak akhir, pasalnya, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sudah sampai pada tahap kesimpulan. Dalam permohonannya, Arnoldus Belau (Pimpinan Redaksi Suara Papua) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menguji konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, khususnya kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet terhadap konten yang memiliki muatan melanggar hukum, yang harus didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dapat diuji melalui mekanisme banding di pengadilan, sebagai wujud dari prinsip judicial scrutiny, yang merupakan turunan prinsip negara hukum yang menjadi elemen esensial moral konstitusi, UUD 1945.

Terhadap permohonan uji materi tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Konstitusi. Partisipasi ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan sesuai bidang keahlian dan sebagai wujud dukungan masyarakat sipil kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa perkara 81/PUU-XVIII/2020. 

Unduh File