• Beranda
  • Instrumen HAM
    • Instrumen HAM Internasional
    • Instrumen HAM Regional
    • Instrumen HAM Nasional
  • Tematik HAM
    • Hak Menentukan Nasib Sendiri
    • Hak Penduduk Asli (Masyarakat Adat) dan Minoritas
    • Pencegahan Diskriminasi berdasarkan Ras, Agama atau Kepercayaan dan Perlindungan terhadap Minoritas
    • Hak Perempuan
    • Perbudakan dan Praktik yang Menyerupai Perbudakan dan Kerja Paksa
    • Hak dalam Administrasi Keadilan: Perlindungan Orang dari Penahanan dan Pemenjaraan
    • Perlindungan dari Penyiksaan, Penganiayaan dan Penghilangan Paksa
    • Hak Anak
    • Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Milineum
    • Kebebasan Berserikat
    • Pekerjaan dan Kondisi Kerja yang Adil
    • Perkawinan
    • Pendidikan
    • Hak Ekonomi, Privasi dan Perdamaian
    • Orientasi Seksual dan Identitas Gender
    • Larangan Pengusiran Paksa
    • Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
    • Penyandang Disabilitas dan Orang Tua
    • Hak Politik, Kebebasan Informasi dan Hak atas Kebudayaan
    • Pengungsi dan Pencari Suaka
    • Kewarganegaraan, Tidak Memiliki Kewarganegaraan dan Hak non-Warga Negara
    • Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida
    • Terorisme dan Hak Asasi Manusia
    • Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
  • Laporan HAM
    • Laporan HAM Lembaga Negara
    • Laporan HAM non-Lembaga Negara
  • Artikel
    • Administrasi dan Advokasi Peradilan
    • Anti Penyiksaan
    • Diskriminasi Rasial
    • Hak Anak
    • Hak Ekosob
    • Hak Perempuan
    • Hak atas Privasi
    • Hukum HAM Internasional
    • Hukum Humaniter
    • Keadilan Transisional
    • Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
    • Kebebasan Berekspresi
    • Komnas HAM
    • Mahkamah Pidana Internasional
    • Pemantauan dan Pendokumentasian
    • Sejarah HAM
  • Terminologi
    • A – E
    • F – J
    • K – N
    • O – S
    • T – Z
Referensi HAM
  • Beranda
  • Instrumen HAM
    • Instrumen HAM Internasional
    • Instrumen HAM Regional
    • Instrumen HAM Nasional
  • Tematik HAM
    • Hak Menentukan Nasib Sendiri
    • Hak Penduduk Asli (Masyarakat Adat) dan Minoritas
    • Pencegahan Diskriminasi berdasarkan Ras, Agama atau Kepercayaan dan Perlindungan terhadap Minoritas
    • Hak Perempuan
    • Perbudakan dan Praktik yang Menyerupai Perbudakan dan Kerja Paksa
    • Hak dalam Administrasi Keadilan: Perlindungan Orang dari Penahanan dan Pemenjaraan
    • Perlindungan dari Penyiksaan, Penganiayaan dan Penghilangan Paksa
    • Hak Anak
    • Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Milineum
    • Kebebasan Berserikat
    • Pekerjaan dan Kondisi Kerja yang Adil
    • Perkawinan
    • Pendidikan
    • Hak Ekonomi, Privasi dan Perdamaian
    • Orientasi Seksual dan Identitas Gender
    • Larangan Pengusiran Paksa
    • Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
    • Penyandang Disabilitas dan Orang Tua
    • Hak Politik, Kebebasan Informasi dan Hak atas Kebudayaan
    • Pengungsi dan Pencari Suaka
    • Kewarganegaraan, Tidak Memiliki Kewarganegaraan dan Hak non-Warga Negara
    • Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida
    • Terorisme dan Hak Asasi Manusia
    • Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
  • Laporan HAM
    • Laporan HAM Lembaga Negara
    • Laporan HAM non-Lembaga Negara
  • Artikel
    • Administrasi dan Advokasi Peradilan
    • Anti Penyiksaan
    • Diskriminasi Rasial
    • Hak Anak
    • Hak Ekosob
    • Hak Perempuan
    • Hak atas Privasi
    • Hukum HAM Internasional
    • Hukum Humaniter
    • Keadilan Transisional
    • Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
    • Kebebasan Berekspresi
    • Komnas HAM
    • Mahkamah Pidana Internasional
    • Pemantauan dan Pendokumentasian
    • Sejarah HAM
  • Terminologi
    • A – E
    • F – J
    • K – N
    • O – S
    • T – Z

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

/Tematik HAM /Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
  • 03/06/2021
  • Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
  • Tematik HAM
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 November 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2016.

Unduh File

Tagged:Peraturan MenteriPerlindungan Data PribadiTransaksi Elektronik

Related Articles

  • Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

  • UU No 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

  • UU No 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

  • UU No 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah

  • UU No 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

  • Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker

Search & Filter

Filter by Author





Link ELSAM

  • ELSAM
  • Bulletin ASASI
  • Perpustakaan ELSAM
  • Multimedia ELSAM

Berbagi Referensi

Kami menerima tulisan berupa artikel dan segala bentuk referensi terkait lainnya. Tulisan bisa dikirim ke E-mail: referensi@elsam.or.id

Hubungi Kami

Jl. Siaga II No.31
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564
Faks. +6221-79192519

Referensi HAM dikembangkan oleh ELSAM