Dalam upaya pembentukan strategi yang dapat membuat bisnis dan HAM ke dalam penilaian yang terukur sesuai dengan rekomendasi Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) untuk Pemerintah dan Sektor Bisnis, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM) membentuk aplikasi berbasis website yang dinamakan “PRISMA” (Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia).

Dengan tujuan memperdalam pengetahuan dan memperkaya pengalaman dalam pembentukan alat penilaian risiko Bisnis dan HAM, Ditjen HAM berkolaborasi dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyelenggarakan Webinar Business and Human Rights: The Outlook to Develop Business and Human Rights Risk-Check as UNGP Implementation (Webinar Bisnis dan HAM: Pandangan atas Pengembangan Penilaian Risiko Bisnis dan HAM sebagai Implementasi UNGPs).

Dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, webinar ini hendak dijadikan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengimplementasian UNGPs oleh berbagai pihak. Lebih jauh, setiap pihak juga mendapatkan kesempatan untuk memahami “CSR Risk-Check” yang telah dikembangkan oleh MVO Nederland.

Bahan Paparan

  1. MVO Nederland (unduh)
  2. Kadin Indonesia (unduh)