Panel 1 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Reformasi Politik dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem ekonomi politik Indonesia muncul analisis yang melihat pengaruh globalisasi sebagai faktor yang turut menghancurkan gerak ekonomi Indonesia. Kemiskinan, kelaparan dan pengangguran dari hari ke hari berkembang kian menguat di tengah masyarakat seiring dengan merosotnya nilai riil pendapatan mereka di bawah aura deprivasi nilai-nilai kehidupan. Sementara itu, seluruh perangkat politik dan perangkat pemerintahan mengalami kelumpuhan di dalam menghadapi akibat dari globalisasi.Dihadapkan pada persepsi dan kenyataan seperti itu, pertanyaan terbesar yang harus dijawab saat ini adalah apa sesunguhnya yang menganjal dalam demokrasi Indonesia? Ini masalah yang coba dijawab pada tahun 2005 oleh ELSAM, Pusdep-Universitas Sanata Dharma dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dengan mengelar sebuah konferensi untuk mengenali permasalahan yang dihadapi demokrasi Indonesia dengan menelaah akar-akar otoritarian yang diwariskan oleh sistem otoriter Orde Baru. Hal ini dilakukan dengan pengandaian bahwa otoritarianisme Orde Baru adalah sumber dari segala kemandegan proses demokrasi yang ada di masa reformasi.

Namun setelah dua tahun dari konferensi itu, sepertinya warisan otoritarian tidak lagi memadai untuk menjelaskan loyonya perangkat politik dan pemerintah dalam menjalankan demokrasi. Cara pandang yang menilai tersendatnya demokrasi disebabkan oleh warisan otoritarian semata tidak mampu menjawab masalah-masalah kekinian yang tidak bisa langsung dilihat hubungannya dengan masa lalu. Artinya, perlu penggeledahan dan konfrontasi analisis yang jauh lebih dalam mengenai cara melihat dan memahami kenyataan-kenyataan dan persepsi yang berkembang sekarang ini, melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap relasi-relasi modal dan kekuatan-kekuatan politik. Persoalan-persoalan relasi sosial semacam inilah yang membentuk struktur kekuatan dan kekuasaan modal di berbagai bidang kehidupan. Pertanyaan yang ingin dijawab kemudian adalah aspek-aspek penting apa yang membuat tirani modal menjadi seperti tak terpisahkan dari demokrasi Indonesia dewasa ini?

Permasalahan

Untuk bisa melihat adanya keterkaitan antara warisan otoritarian dan selubung demokrasi konsep tirani adalah konsep yang paling tepat. Maka dari itu tema besar yang hendak diusung dalam konfrensi kali ini adalah “Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal”. Persoalan Tirani Modal inilah yang absen dari perbincangan selama reformasi berjalan sedari 1998. Apa lagi mengeledah hubungan antar otoritarianisme, demokrasi dan modal secara lebih rinci. Menjelang 10 tahun reformasi, aspek modal ini harus menjadi perhatian utama dalam menilai kualitas kehidupan demokrasi dan mutu dari perangkat politik dan negara di Indonesia.

Kekuasaan Modal yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya pada soal modal dalam pengertian ekonomi semata atau kekuasaan bisnis yang terlalu besar. Ini berkait juga dengan persoalan, reproduksi kekerasan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan hal lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Artinya, modal dalam pengertian relasi-relasi sosial yang membentuk struktur kekuatan dan kekuasaannya.

Unduh Artikel dibawah ini