Dalam peraturan ini Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan  harus memenuhi kriteria paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,  daan memenuhi persyaratan penerima hibah.