PBB telah membentuk suatu instrumen yang memuat mekanisme pencegahan yang disebut Optional Protocol to the Convention Against Torture 2009. Pemerintah Indonesia didesak untuk maretifikasi instrument OPCAT ini karna naraknya praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang yang terjadi di tempat- tempat penahanan di Indonesia sudah menjadi perhatian luas, bahkan ke tingkat internasional. Hasil survei LBH Jakarta tahun 2008 menunjukkan 83,77% responden mengalami kekerasan di dalam tempat penahanan ketika proses penyidikan. KontraS mencatat ada 28 kasus penyiksaan yang terjadi di antara Juli 2010-Juni 2011. Selain kasus-kasus yang muncul di permukaan, diduga keras banyak kasus-kasus lain yang tidak terdata. Pola relasi kekuasaan yang timpang mengakibatkan korban tidak berani melapor. Praktik kekerasan dan penyimpangan- penyimpangan lainnya di dalam tempat-tempat penahanan5 yang seakan tertutup dari dunia luar, dipercaya dapat dicegah dengan melakukan kunjungan-kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan.

Awalnya Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk mertifikasi OPCAT ini, namun mereka gagal memenuhi janjinya. Artikel ini mecoba menjelaskan tentang perjalanan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi OPCAT.