Artikel ini menjelaskan tentang dampak dari UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang selalu saja memunculkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya kriminalisasi petani yang diakibatkan ketentuan dalam UU Perkebunan pada akhirnya memicu empat petani mengajukan Pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya UU Perkebunan) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Keempat petani yang tanahnya diserobot secara sepihak oleh perusahaan ini bernama Japin dan Vitalis Andi,Sakri,  Ngatimin Alias Keling. Mereka merupakan korban akibat adanya ketentuan pasal 21 UU perkebunan yang berbunyi “Turut serta dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”,

Artikel ini menceritakan tentang pengalaman kriminalisasi petani di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Mereka yang memperjuangkan haknya ini menganggap UU No 18 2004 sangat Multitafsir, Membatasi Pengembangan Diri, dan Hilangnya Rasa Aman.  Secara substansial, para pemohon menganggap bahwa secara keseluruhan UU Perkebunan juga telah membatasi hak-hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar, hak atas rasa aman serta bebas dari rasa takut. Karena dengan adanya Pasal tersebut, Para Pemohon senantiasa dihantui ketakutan dalam memperjuangkan kembali akan haknya.