Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengandung dua arti penting mengenai alat bukti. yang pertama terkait jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dan cara perolehan alat bukti tersebut. Keterangan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP, namun kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa juga memiliki keterkaitan erat dengan cara perolehannya, apakah keterangan tersebut diberikan secara sukarela, ataukah dengan tipu daya? atau bahkan diperoleh melalui penyiksaan? Apabila ternyata keterangan terdakwa diperoleh dari paksaan bagaimanakah kekuatan pembuktiannya? tentunya dari gambaran singkat ini menimbulkan
pertanyaan terkait keterkaitan antara alat bukti dan cara perolehannya, hal ini tentu salah satunya dikarenakan adanya keterkaitan antara dua hal tersebut dengan nilai pembuktiannya.terkait perolehan alat bukti yang telah lama ada dan terus berkembang sampai saat ini dikenal dengan istilah “Exclusionary Rules”. perdebatan antara perlindungan Hak Asasi Manusia dan hambatan dalam melakukan pembuktian menjadi isu penting terkait Exclusionary Rules.

Artikel  ini akan membahas sedikit mengenai Exclusionary Rules, baik dari segi sejarah, perkembangan, dan tentunya relevansinya dalam hukum Indonesia.

GDE Error: Requested URL is invalid