Waduk KO merupakan sebuah bendungan besar yang dibangun oleh rezim Orde Baru, di atas tanah seluas 9. 623 ha. Untuk memenuhi luas itu, Pemerintah harus membebaskan tanah seluas 7.394 ha hak milik dari 5.823 KK. Ribuan KK ini bermukim di 37 desa, tujuh kecamatan yang berada di tiga kabupaten yaitu Boyolali, Grobogan dan Sragen, di Provinsi Jawa Tengah. Dana yang digunakan untuk membangun waduk tersebut, diperoleh dari pinjaman Bank Dunia sebanyak USD $ 156 juta dan Bank Exim Jepang sebanyak USD $ 25,2 juta. Proses pembangunan waduk ini, dimulai sejak tahun 1984 dan pengoperasiannya dimulai pada tahun 1989. Rencana pembangunan waduk ini tidak pernah dibahas secara langsung dengan warga.

Cara ini paralel dengan watak rezim Orde Baru yang sentralistik dan feodalistik. Segala sesuatu tentang pembangunan, diputusukan sepihak oleh Pemerintah berdasar keyakinan palsu. Pemerintah selalu mengklaim keputusan yang diambilnya demi kemakmuran rakyat. Sehingga persoalan-persoalan menyangkut ganti rugi, relokasi, masa depan warga, rakyat dipaksa menerima keputusan Pemerintah. Perlakuan ini yang kemudian memantik perlawanan rakyat.

artikel ini hanyalah secuil catatan pengalaman membela warga korban pembangunan Waduk Kedung Ombo (KO). Dalam proses pembelaan yang terjadi sejak hampir dua setengah dekade yang  lalu itu, banyak pengalaman menarik untuk direnungkan, dan mungkin dapat digunakan sebagai pelajaran berharga dalam membela korban kebijakan pembangunan, saat ini.