Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di wilayah paling ujung timur Indonesia. Salah satu program dari kebijakan itu adalah  MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate. Yakni program pengembangan pangan dan energi yang dikelola secara terpadu di wilayah Merauke, Provinsi Papua. Proyek MIFEE ini sangat kontroversi karna banyaknya Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi diwilayah tersebut.

Sejak awal, mega proyek MIFEE sudah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak OPA yang berdiam tersebar di 160 kampung dan 20 distrik. Semestinya, OPA memiliki hak-hak dan kekhususan otoritas yang otonom dan bebas untuk memberikan persetujuan terhadap setiap proyek pembangunan yang berlangsung di tanah Malind Anim dan akan mempengaruhi kehidupan OPA. Hak dan prinsip Free Prior Informed and Consent (FPIC) untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli dan terkandung dalam ketentuan menimbang UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tetapi dalam prakteknya, Pemerintah mengabaikan ketentuan dan
hak-hak tersebut. Demikian pula perusahaan yang cenderung beroperasi tanpa ada persetujuan masyarakat atau melakukan musyawarah dengan cara terpaksa atau tidak bebas, setelah perusahaan menggusur lahan dan hutan.

Artikel ini membahas tentang dampak dari mega proyek MIFEE terhadap masyarakat di tanah Malind Anim