Melalui program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di Indonesia. Pemerintahan SBY membagi Indonesia ke dalam enam koridor ekonomi: Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolah hasil tambang dan lumbung energi nasional; Jawa sebagai pendorong industri dan hasil jasa nasional; Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel internasional. Sementara koridor Bali-Nusa Tenggara dijadikan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Papua sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Dengan peta koridor ini, Pemerintah telah melapangkan jalan bagi investor— dalam sektor apapun—untuk menanamkan modalnya berdasarkan tema koridornya. Maka tak heran, berbagai proyek besar yang kemudian berkonflik dengan masyarakat lokal menyambut baik adanya peta jalan investasi atau lebih tepatnya pengkaplingan wilayah sumberdaya alam ini. Karakteristik lain dari land grabbing adalah penggunaan aparat militer sebagai pengaman proses pengambilalihan lahan kepada swasta atau negara. Penggunaan tindak kekerasan bersenjata kerapkali tidak dapat dihindari mengingat mereka selalu berlindung dibalik legitimasi untuk melakukannya. Ternyata masalah ini hampir terjadi di semua negara Asean,

Artikel ini akanmenjelaskan isu land grabbing di Indonesia dan beberapa negara Asean yang kerap menimbulkan masalah pada masyarakat adat