Pihak keamanan juga mengheluarkan ketentuan tentang diperlukannya ijin dari kepolisian bagi setiap pertunjukan, seminar maupun pertemuan di luar maun di dalam kampus. Ini dilakukan untuk meningkatkan kontrol terhadap kehidupan kampus dan dunia akademis pada awal 1980. Pihak penyelenggara harus mengajukan surat permohonan ijin acara dengan melampirkan daftar panitia secara lengkap dan fotokopi identitas ketuanya kepada pihak Polres. Pihak kepolisian kemudian akan meneruskan surat  tersebut ke pihak Kodim, Korem atau Kodam, tergantung dari urgensi dan topik yang akan diangkat. Bila dianggap berbahaya ijin tak akan dikeluarkan hingga saat penyelenggaraan. Bila panitia ngotot
untuk mewujudkan acara, polisi pada umumnya akan segera membubarkannya.  Dalam hal penelitian juga muncul berbagai hambatan. Para mahasiswa dan peneliti tak bebas melakukan untuk melakukan penelitian. Termasuk penelitian tentang buku-buku yang dilarang. Bahkan untuk keperluan referensi akademis sekali pun. Mahasiswa dan peneliti yang bermaksud menggunakan referensi dan membuka-buka halaman buku terlarang yang tersimpan di Perpustakaan Nasional harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari badan intelejen Bakin, Kejaksaan Agung dan Kepala Perpustakaan Nasional. Kerap kali diperlukan rekomendasi khusus dari Bakorstanas dan Badan Intelejen ABRI. Itu artinya yang bersangkutan harus menjalani screening test dari sejumlah lembaga yang terkenal angker.

Kontrol juga dilakukan terhadap para mahasiswa dan peneliti asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia. Para peneliti yang berkewajiban mendapatkan visa itu umumnya melampirkan proposal penelitian mereka saat mengajukan permohonan visa di kedutaan besar Indonesia setempat. Selain itu, mereka juga harus mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan surat rekomendasi bagi peneliti asing.

Artikel ini mencoba menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia terhadap kontrol dunia akedimis dengan berbagai contoh kasus.