Pembentukan KKR Aceh sejak awal telah berhadapan dengan jalan terjal. Tiga bulan setelah pengesahan UU Pemerintahan Aceh, UU KKR dibatalkan oleh MK. Perdebatan pun bergulir apakah pembentuk an KKR Aceh harus menunggu pembentukan KKR Nasional, yang berarti harus menunggu Pemerintah dan DPR membuat UU KKR yang baru. Pemerintah sangat lamban dalam upaya mengungkap kebenaran masa lalu dalam bingkai kerja sebuah komisi kebenaran. Inikah realita sebagaimana disebut Milan Kundera bahwa pemerintahan otoriter selalu berhasil memaksakan apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan?

Inisiatif pemerintahan Aceh untuk merancang qanun pembentukan KKR Aceh patut kita apresiasi. Inisiatif ini laksana jawaban atas kebisuan dan keengganan Pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengingat (the duty to remember) sebagai pemenuhan hak mengetahui kebenaran (the right to know the truth) yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM masa lalu.

Namun Pemerintah Aceh dalam pembentukan  KKR harus melakukan Pembelajaran dari KKR Yang Gagal agal hal ini tidak terjadi kembali pada KKR Aceh.  Artikel ini mencoba menginggatkan bahwa salah satu indikator yang baik dalam pembentukan KKR adalah Komposisi anggota komisi kebenaran tidak bias, Tenggat waktu masa kerja komisi harus jelas jelas. Tidak memiliki kuasa untuk memanggil pejabat negara yang terindikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM. Kemudian dalam kinerjanya. Komisi ini harus fokus dengan tujuan pembentukannya, sebagaimana tujuan sejati sebuah komisi kebenaran, yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM di masa depan. Hal ini bisa dicapai dengan mematahkan siklus pembalasan dendam dan kebencian antara pihak-pihak yang bertentangan (rekonsiliasi). Yang harus diterangkan sejak awal adalah jangan sampai proses pencarian kebenaran justru melemahkan proses pencarian keadilan (prosecution) di pengadilan.