Indonesia adalah salah satu negara yang telah  meratifikasi UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) melalui UU No. 5 Tahun1998 (untuk selanjutnya disebut UNCAT). Namun pelaksanaan UNCAT masih lemah, terutama di lingkup praktik. Kelemahan tersebut terbukti dengan masih tingginya angka penyiksaan yang terjadi. Sedangkan di lingkup kultur, kerap kali penegakan hukum kepada pelaku tidak sampai kepada penghukuman.

Setelah rezim militer berkurang, aparat kepolisian muncul sebagai aktor utama pelaku penyiksaan. Situasi ini meningkat bersamaan dengan lemahnya pertanggungjawaban negara untuk memenuhi hak-hak korban. Intensitas penyiksaan yang terjadi pada tahapan proses hukum pidana. Angka tertinggi terjadi pada proses penangkapan dan pemeriksaan di wilayah Surabaya, yakni sebesar 97,9%. Sedangkan angka terkecil terjadi di wilayah Jakarta pada proses penghukuman, yakni terjadi 6,9% orang tersiksa di antara 100 penghukuman yang ada. Jika  diamati pada tiap proses, Makassar menjadi kota yang terendah dibandingkan dengan yang lain, yakni sebesar 77,6%. Kemudian pada tahap pemeriksaan, penyiksaan tertinggi terjadi di wilayah Surabaya, yakni sebesar  79,9% dan yang terendah di wilayah Jakarta dengan intensitas penyiksaan sebesar 65,3%. Pada tahap penahanan, Surabaya masih menjadi kota yang paling tinggi intensitas penyiksaan, yakni sebesar 87,5% dan yang terendah terjadi di wilayah Jakarta dengan angka 6,9%. Pada tahap akhir, yakni penghukuman, intensitas tertinggi terjadi di wilayah Lhokseumawe, yakni sebesar 44% dan yang terendah terjadi di wilayah Jakarta dengan intensitas sebesar 6,9%.

Praktik penyiksaan di Indonesia terjadi dengan ilegal, meluas, sistematis, dan terlembaga. Disebut ilegal karena menyalahi jaminan konstitusi dan ketentuan perundang- undangan baik nasional maupun internasional yang melarang praktik penyiksaan. Ia disebut meluas karena penyiksaan terjadi di seluruh proses tahapan peradilan pidana (criminal integrated justice system). Penyiksaan terjadi dimulai dari proses penangkapan, pemeriksaan/interogasi, penahanan dan penghukuman. Ia disebut sistematis karena dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh orang lain sepengetahuan dan sepersetujuan (baik diam-diam maupun terang- terangan) aparat penegak hukum, dan dilakukan dalam segala bentuk baik
fisik, psikis maupun seksual, berpola dan didorong oleh motivasi tertentu.

Praktik penyiksaan juga disebut terlembaga (institutionalized) karena praktik penyiksaan bukan lagi persoalan ‘oknum’ aparat, melainkan terjadi secara sistematis menjadi problem akut yang bersifat struktural kelembagaan. Tidak ada institusi yang bersih (steril) dari praktik penyiksaan. Seluruh lembaga aparat penegak hukum terlibat dalam level keterlibatan yang beragam (various level of involvement) dan praktik penyiksaan diterima sebagai pola tindakan dan pola perilaku aparat dalam sistem peradilan pidana.

Artikel ini mencoba menjelaskan bahwa polisi kini menjadi pelaku utama aktor  melakukan kekerasan dengan melihat indeks angka angka penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi di berbagai daerah yang ada di Indonesia