Pengadilan Negeri Makale, Tana Toraja, memvonis mati Ruben Pata Somba dan Markus Pata Somba karna dituduh sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap satu keluarga Andrias Pandin di Tana Toraja,Sulawesi Selatan menjelang Natal tahun 2005 silam. Namun ternyata mereka bukanlah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. pelaku pembunuhan yang sebenarnya ternyata sudah berhasil ditangkap dan membuat pengakuan pada 2006 silam bahwa Ruben dan anaknya bukan pelaku pembunuhan. Kendati begitu, pengakuan tersebut tidak serta merta membuat Ruben dan anaknya dapat bebas dari vonis mati.

Ilustrasi di atas menyiratkan kemungkinan adanya rekayasa kasus dan peradilan sesat dalam kasus Ruben. Seharusnya ini mendorong aparat hukum terkait untuk melakukan mekanisme koreksi. Sayangnya,dalam praktik peradilan di Indonesia kemungkinan adanya rekayasa kasus bukan hanya terjadi sekali dua. Jika memang terbukti terdapat rekayasa kasus dalam kasus Ruben, ini tak lebih dari fenomena puncak gunung es belaka. Tak pelak lagi, adanya rekayasa kasus menyebabkan penerapan hukuman mati di Indonesia menjadi riskan. Bagaimana hukuman mati bisa dikatakan fair jika ia lahir dari suatu proses peradilan sesat?

Problem pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tak hanya bermasalah dalam tataran implementasi, melainkan juga bermasalah secara konseptual. Dari segi ini, hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 huruf A dan huruf I UUD 1945. Di aras global, PBB sudah merumuskan suatu instrumen hukum HAM internasional berupa Kovenan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) pada tahun 1966. Indonesia meratifikasi kovenan ini pada tahun 2005 dengan UU No.12 Tahun 2005.

ICCPR sendiri dirumuskan berdasarkan semangat untuk menghapus hukuman mati. Oleh karena itu, setiap negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut  mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya dalam penghapusan hukuman mati. Lebih lanjut, ICCPR menyatakan bahwa setiap umat manusia manusia memiliki hak inheren untuk hidup dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Pasal 6 ICCPR menjelaskan hak hidup tersebut secara spesifik.Dengan mengacu pada dua instrumen hukum di atas,hukuman mati menjadi tidak relevan untuk diberlakukan di Indonesia. Terlebih, baik UUD 1945 maupun ICCPR, mengkategorikan hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogablerights).

Artikel ini mencoba menjelaskan Problem pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Bukan hanya bermasalah dalam tataran implementasi, namun melainkan juga bermasalah secara konseptual.