Saat Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) disahkan, proses serta kelambatan dan kealotan dalam proses pembahasan RUU KKR menggambarkan saratnya kepentingan politik yang dibebankan pada undang-undang ini. Melihat situasi tersebut, tidak mengherankan jika sejak awal pembahasannya, keraguan besar meliputi korban dan komunitas HAM di Indonesia. Ketika akhirnya disahkan, keraguan pun masih muncul. Salah satu yang menjadi sorotan dari korban dan komunitas HAM, misalnya, Pasal 27 yang mengatur syarat pemberian rehabilitasi dan kompensasi bagi korban apabila pelaku telah memperoleh amnesti. Pasal ini sangat krusial karena dengan diberlakukannya pasal ini, hak korban untuk mendapatkan pemulihan dapat tertunda.

Artikel ini mencoba menjelaskan strategi strategi apa yang harus dilakukan oleh organisasi korban dan komunitas HAM untuk mengisi ruang yang disediakan oleh KKR.