Saat pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Negeri para advokat sangat mudah untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak sedikit advokat yang memberikan lebih dengan tujuan mendapat pelayanan yang baik dan kemudahan. Bayangkan dalam sehari saja berapa besar “pemasukan” para petugas di pengadilan terkait dengan pembayaran surat kuasa? Kalau perputaran uang untuk pungli saja minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagaimana dengan korupsi peradilan yang lain?

Secara hukum Pungli merupakan penyalahgunaan kewenangan jabatan karena adanya pemanfaatan jabatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan sarana Negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan masuk dalam kategori korupsi.

Langgengnya praktik korupsi di lingkungan pengadilan merupakan andil dari para Advokat juga yang menganggap perbuatan tersebut adalah kebiasaan yang dibenarkan oleh hukum. Advokat atau kuasa hukum adalah orang yang memberikan advis atau nasihat hukum dan melakukan pembelaan atau mewakili klien dalam berhubungan dengan orang lain atau terkait dengan penyelesaian kasus. Advokat dianggap orang yang mengerti hukum dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sungguh ironis jika para advokat sendiri yang justru merusak kewibawaan hukum dengan tetap membudidayakan
Korupsi Peradilan.

artikel ini menjelaskan peran advokat dalam memberantas korupsi di dunia peradilan