Pengambilan keputusan di lapangan dengan menyandarkan pada pertimbangan sendiri akan menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk di dalamnya penanganan masalah demonstrasi, terlebih dalam satu ketentuan yang dimuat dalam Protap memasukan “melawan/menghina dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata” sebagai Gangguan nyata anarki. Hal ini akan sangat berisiko, karena jika petugas kemudian melakukan tindakan secara tegas dengan bentuk “tembak di tempat” atau di halau dengan menggunakan sejata lain/tumpul, maka asas proporsionalitas yang dijadikan landasan dalam protap tidak akan terpenuhi, karena penghinaan terhadap petugas tidaklah dapat dipersamakan dengan bentuk kekerasan fisik dalam hukum pidana, di sini terlihat adanya ketidakseimbangan antara kewajiban hukum yang harus dijalankan dengan kepentingan hukum yang seharusnya di lindungi.

Penempatan pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana yang dianut dalam Protap sebagai dasar pembenaran atas tindakan tegas dalam penanggulan anarki tidaklah tepat, dengan mendasarkan pada Pasal-Pasal KUHP seperti Pasal 48 dan Pasal 49, Karena pembelaan terpaksa menurut Hukum pidana dibatasi oleh tiga asas, yaitu

  1. Asas subsidiaritas, yakni pembelaan terpaksa dapat dilakukan jika tidak ada kemungkinan jalan yang lain.
  2. Asas Proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang harus dilindungi dengan tindakan hukum yang harus dilakukan.
  3. Asas Culpa in Causa, yaitu artinya seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.