Di berbagai belahan dunia, isu penghilangan paksa sudah sejak lama dipraktikkan rezim otoriter. Argentina telah mempraktikkan tindakan tersebut sejak kekuasaan junta militer periode 1976- 1983. Praktik ini terungkap setelah ibu dari para korban yang dihilangkan paksa—dikenal dengan sebutan madress plaza de mayo—melakukan aksi diam di depan Istana Presiden Argentina. Atas desakan tersebut, Pemerintah Argentina membentuk Komisi Nasional untuk Orang Hilang (Comision Nacional para la Desaparacion de Personas/Conadep) dengan madat melakukan investigasi pelanggaran HAM yang terjadi antara tahun 1976 dan 1983 pada periode kediktatoran militer. Komisi ini berhasil mendorong pengungkapan kebenaran dan mendorong pelaku dihukum lewat proses peradilan.
Atas praktik penghilangan paksa di beberapa negara otoriter pada saat ini, korban dan keluarga korban membangun sebuah gerakan perlawanan secara khusus bagi ibu-ibu korban yang anaknya dihilangkan secara paksa seperti dipelopori oleh gerakan ibu-ibu korban di Argentina. Gerakan ini telah menginspirasi korban di Amerika Latin untuk terus menyerukan kepada dunia tentang pentingnya melakukan pencegahan dan menghukum pelaku. Perjuangan korban ini terus bergulir hingga ke belahan negara di dunia lain.

Kemudian PBB membuat Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara paksa  (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance). Selanjutnya Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Orang secara Paksa disahkan Dewan PBB pada 6 Februari 2007 di Paris