“Korban” berarti orang-orang yang, secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. Seorang dapat dianggap korban, berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah “korban” juga termasuk, di mana tepat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memasukan ke dalam hukum nasional norma-norma yang melarang penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Secara khusus, perbaikan tersebut harus mencakup restitusi dan/atau kompensasi tersebut (Kompensasi), serta bantuan dan dukungan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu. Hal ini tercantum dalam  Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip Keadilan Dasar Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985), yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 Nopember 1985.