• Beranda
  • Instrumen HAM
    • Instrumen HAM Internasional
    • Instrumen HAM Regional
    • Instrumen HAM Nasional
  • Tematik HAM
    • Hak Menentukan Nasib Sendiri
    • Hak Penduduk Asli (Masyarakat Adat) dan Minoritas
    • Pencegahan Diskriminasi berdasarkan Ras, Agama atau Kepercayaan dan Perlindungan terhadap Minoritas
    • Hak Perempuan
    • Perbudakan dan Praktik yang Menyerupai Perbudakan dan Kerja Paksa
    • Hak dalam Administrasi Keadilan: Perlindungan Orang dari Penahanan dan Pemenjaraan
    • Perlindungan dari Penyiksaan, Penganiayaan dan Penghilangan Paksa
    • Hak Anak
    • Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Milineum
    • Kebebasan Berserikat
    • Pekerjaan dan Kondisi Kerja yang Adil
    • Perkawinan
    • Pendidikan
    • Hak Ekonomi, Privasi dan Perdamaian
    • Orientasi Seksual dan Identitas Gender
    • Larangan Pengusiran Paksa
    • Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
    • Penyandang Disabilitas dan Orang Tua
    • Hak Politik, Kebebasan Informasi dan Hak atas Kebudayaan
    • Pengungsi dan Pencari Suaka
    • Kewarganegaraan, Tidak Memiliki Kewarganegaraan dan Hak non-Warga Negara
    • Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida
    • Terorisme dan Hak Asasi Manusia
    • Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
  • Laporan HAM
    • Laporan HAM Lembaga Negara
    • Laporan HAM non-Lembaga Negara
  • Artikel
    • Administrasi dan Advokasi Peradilan
    • Anti Penyiksaan
    • Diskriminasi Rasial
    • Hak Anak
    • Hak Ekosob
    • Hak Perempuan
    • Hak atas Privasi
    • Hukum HAM Internasional
    • Hukum Humaniter
    • Keadilan Transisional
    • Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
    • Kebebasan Berekspresi
    • Komnas HAM
    • Mahkamah Pidana Internasional
    • Pemantauan dan Pendokumentasian
    • Sejarah HAM
  • Terminologi
    • A – E
    • F – J
    • K – N
    • O – S
    • T – Z
Referensi HAM
  • Beranda
  • Instrumen HAM
    • Instrumen HAM Internasional
    • Instrumen HAM Regional
    • Instrumen HAM Nasional
  • Tematik HAM
    • Hak Menentukan Nasib Sendiri
    • Hak Penduduk Asli (Masyarakat Adat) dan Minoritas
    • Pencegahan Diskriminasi berdasarkan Ras, Agama atau Kepercayaan dan Perlindungan terhadap Minoritas
    • Hak Perempuan
    • Perbudakan dan Praktik yang Menyerupai Perbudakan dan Kerja Paksa
    • Hak dalam Administrasi Keadilan: Perlindungan Orang dari Penahanan dan Pemenjaraan
    • Perlindungan dari Penyiksaan, Penganiayaan dan Penghilangan Paksa
    • Hak Anak
    • Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Milineum
    • Kebebasan Berserikat
    • Pekerjaan dan Kondisi Kerja yang Adil
    • Perkawinan
    • Pendidikan
    • Hak Ekonomi, Privasi dan Perdamaian
    • Orientasi Seksual dan Identitas Gender
    • Larangan Pengusiran Paksa
    • Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
    • Penyandang Disabilitas dan Orang Tua
    • Hak Politik, Kebebasan Informasi dan Hak atas Kebudayaan
    • Pengungsi dan Pencari Suaka
    • Kewarganegaraan, Tidak Memiliki Kewarganegaraan dan Hak non-Warga Negara
    • Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida
    • Terorisme dan Hak Asasi Manusia
    • Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
  • Laporan HAM
    • Laporan HAM Lembaga Negara
    • Laporan HAM non-Lembaga Negara
  • Artikel
    • Administrasi dan Advokasi Peradilan
    • Anti Penyiksaan
    • Diskriminasi Rasial
    • Hak Anak
    • Hak Ekosob
    • Hak Perempuan
    • Hak atas Privasi
    • Hukum HAM Internasional
    • Hukum Humaniter
    • Keadilan Transisional
    • Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
    • Kebebasan Berekspresi
    • Komnas HAM
    • Mahkamah Pidana Internasional
    • Pemantauan dan Pendokumentasian
    • Sejarah HAM
  • Terminologi
    • A – E
    • F – J
    • K – N
    • O – S
    • T – Z

Hukum Acara Peradilan HAM

/Artikel /Hukum Acara Peradilan HAM
  • 24/09/2014
  • HM. Kabul Supriyadhie

HM. Kabul Supriyadhie dalam artikel berjudul Hukum Acara Peradilan HAM mengenalkan sistem Hukum beracara pada peradilan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam materi ini beliau mencoba membahas mengenai Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan, serta Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.

Tagged:Administrasi dan Advokasi PeradilanKejahatan Perang/Kemanusiaan/GenosidaPengadilan HAM

Related Articles

  • CSR & HAM

  • CSR Risk Check

  • Relasi Bisnis dan HAM: Peran NHRIs dalam Menjamin Penghormatan HAM

  • Partai Politik Alternatif dan Pemilu

  • Konsolidasi Gerakan Sosial, Saatnya Rakyat Membangun Partai Politik Alternatif

  • Menakar Kemungkinan Membangun Partai Politik Alternatif

Search & Filter

Filter by Author





Link ELSAM

  • ELSAM
  • Bulletin ASASI
  • Perpustakaan ELSAM
  • Multimedia ELSAM

Berbagi Referensi

Kami menerima tulisan berupa artikel dan segala bentuk referensi terkait lainnya. Tulisan bisa dikirim ke E-mail: referensi@elsam.or.id

Hubungi Kami

Jl. Siaga II No.31
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564
Faks. +6221-79192519

Referensi HAM dikembangkan oleh ELSAM